Pemerintah Siapkan Transformasi Sosial untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

KOMPAS.com – Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah meraih berbagai pencapaian positif dalam bidang pembangunan. Hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan hidup serta rata-rata lama sekolah yang diiringi oleh peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan serta pengangguran terbuka.

Meski begitu, bukan berarti Indonesia terbebas dari masalah. Di balik capaian tersebut, negara ini masih berjibaku dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah jika dibandingkan SDM di negara lain.

Salah satu tolok ukur daya saing SDM suatu negara adalah Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia. Pada 2020, Indonesia mencatatkan skor Indeks Modal Manusia 0,54 dari nilai maksimal 1. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 174 negara.

Skor tersebut mengartikan bahwa bayi yang lahir pada 2020 dan tumbuh di Indonesia hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitas optimalnya saat dewasa.

Adapun komponen perhitungan Indeks Modal Manusia mencakup capaian di bidang kesehatan dan pendidikan. Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kedua sektor tersebut. Begitu juga dengan peningkatan daya saing bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi.

Di sektor kesehatan, pemerintah dihadapkan pada sejumlah masalah, antara lain angka harapan hidup yang masih tertinggal, stunting atau tengkes, penyakit menular dan tidak menular, serta kapasitas sistem kesehatan yang masih rendah dan kualitas layanan yang belum merata.

Di sektor pendidikan, terdapat masalah serius, yakni kualitas pendidikan dan partisipasi pendidikan anak usia dini yang masih rendah, serta distribusi guru yang tidak merata.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, capaian Indonesia di bidang kesehatan dan pendidikan belum mencapai target.

Pada 2019, lanjut Suharso, usia harapan hidup saat lahir di Indonesia hanya 71,3 tahun. Angka ini lebih rendah daripada Vietnam (73,7 tahun), China (77,4 tahun), Amerika Serikat (78,5 tahun), dan Jepang (84,2 tahun).

Di bidang pendidikan, kualitas pendidikan belum baik. Hal ini dilihat dari rata-rata nilai PISA 2018 yang hanya sebesar 382. Angka ini terpaut jauh dari Malaysia (431), Ukraina (462,7), dan Singapura (556,3).

Mengingat anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan tiap sektor terbatas, kebijakan pembangunan harus lebih terarah, difokuskan untuk menjawab isu strategis, serta memiliki indikator yang terukur.

“(Semua itu) tidak dapat dilakukan dengan cara biasa-biasa saja (business as usual),” ujar Suharso dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Transformasi sosial untuk pembangunan manusia

Untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Suharso menjelaskan, RUU tersebut direncanakan untuk dibahas lebih lanjut pada rapat paripurna DPR. Setelah disahkan, peraturan ini akan menjadi acuan bagi seluruh penyusun kebijakan, termasuk calon kepala negara dan kepala daerah di masa mendatang.

“RPJPN 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu ‘Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’. Salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan daya saing SDM,” jelas Suharso.

Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat tercapai di seluruh wilayah melalui upaya transformatif. Upaya ini bertujuan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, dan terpelajar, serta produktif dan berdaya saing.

Prinsip upaya transformasi adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan agar tiap individu manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.

Pemerintah, kata Suharso, akan berperan dalam mewujudkan upaya transformasi tersebut melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan, penguatan etos kerja, penguasaan iptek dan inovasi, serta peningkatan layanan kesehatan.

Ia melanjutkan, penataan kebijakan pada RPJPN 2025-2045 bertujuan menjawab isu strategis, tantangan, dan target pembangunan manusia lewat beberapa cara.

Pada bidang pendidikan dasar hingga tinggi, arah kebijakan yang ditekankan adalah percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan science, technology, engineering, art, and mathematics (STEAM) berkualitas.

Salah satu upaya untuk mendorong aktivitas riset dan inovasi adalah dengan meningkatkan anggaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) nasional menuju komersialisasi oleh industri.

Pembangunan bidang kesehatan akan difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, penuntasan penanganan stunting, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Selain itu, pemerintah juga akan merestrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan, terutama terkait guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

Target bidang pembangunan manusia pada 2045

Dengan segala upaya yang dilakukan, termasuk pembahasan RUU RPJPN 2025-2045, Suharso berharap, target pembangunan manusia dapat tercapai pada 20245.

Di bidang pendidikan, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas diharapkan mencapai 12 tahun atau minimal setara dengan lulusan SMA.

Peningkatan rata-rata lama sekolah juga diikuti dengan peningkatan harapan lama sekolah menjadi 14,81 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga diikuti oleh peningkatan skor PISA agar setara dengan rata-rata negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Melalui peningkatan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi, produktivitas dan daya saing SDM Indonesia ditargetkan menjadi 75 persen. Pemerintah juga menargetkan Indonesia bisa masuk 30 besar peringkat teratas dalam Global Innovation Index (GII).

Sementara, target bidang kesehatan di antaranya adalah meningkatkan usia harapan hidup mencapai 80 tahun, menurunkan angka kematian ibu menjadi 16 per 100.000 kelahiran hidup, insidensi tuberkulosis menjadi 76 per 100.000 penduduk, prevalensi stunting menjadi 5 persen, serta capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,5 persen.

Tantangan pembangunan manusia

Upaya pembangunan selalu dihadapkan pada situasi tidak menentu atau dikenal dengan akronim VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu menimbang tantangan yang mungkin muncul dan harus dihadapi, seperti kependudukan, transisi demografi, tata kelola, dan dinamika-dinamika global.

Bentuk tantangan pada aspek kependudukan adalah perubahan struktur penduduk usai puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030, serta mobilitas penduduk yang tinggi (urbanisasi).

Sementara, tantangan terkait dinamika global di antaranya adalah perubahan iklim, perdagangan internasional, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta iptek.

Tantangan pada tata kelola meliputi efektivitas desentralisasi, competing priorities, dan upaya mempertahankan momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

Meski demikian, Indonesia sudah memiliki modal untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Hanya saja, kapasitasnya perlu disiapkan dan ditingkatkan.

Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh unsur masyarakat. Transformasi sosial dalam RPJPN 2025-2045 diharapkan dapat menjadi panduan bersama dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.