Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memperbaiki sistem teknologi informasinya (IT) untuk menjamin data pribadi pemilih.

Hal itu disampaikan menanggapi dugaan diretasnya data pemilih di KPU oleh peretas atau hacker.

Ia juga menegaskan, penegak hukum harus segera bertindak atas aksi peretasan ini.

“Tentu saja aparat penegak hukum kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki,” ujar Ganjar di Gereja Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, KPU harus memastikan keamanan sistemnya. Pasalnya, dugaan kebocoran data dapat memicu ketidakpercayaan publik.

“Karena ini yang nanti membikin publik punya analisis-analisis negatif,” sebut dia.

Ia mengungkapkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD juga tengah memantau dugaan kebocoran data itu.

“Kita pengen tahu apa kemudian kekurangan yang ada di sana,” imbuh dia.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim ‘Jimbo’ menyatakan telah berhasil meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih.

Ia kemudian menyebarkan 500.000 data untuk menunjukan keberhasilannya meretas website KPU.

Dalam data yang diduga bocor itu, "Jimbo" memperoleh data pribadi, seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Berbagai data tersebut lantas dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,1 miliar-Rp 1,2 miliar.

Terbaru, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan data yang berhasil diambil adalah daftar pemilih tetap (DPT).

Ia menyatakan pihaknya sudah bergerak untuk mencari tahu siapa pelaku peretasan tersebut.

“Nah ini aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami sedang koordinasi pelakunya apa, motifnya apa. Ini motifnya sih ekonomi. Dalam pengertian jualan data. Kan data harganya mahal harganya, iya kan?" sebut Budi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).