Salin Artikel

Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Hal itu disampaikan Anies dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023).

Anies awalnya menyinggung perjalanan kampanye pilpres yang dia mulai di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ditandai dengan pemberian bendera dari ketua RT Kampung Akuarium.

“Barusan kita memulai perjalanan ekpedisi yang dilepas dengan memberikan bendera oleh Bung Topas, Ketua RT Kampung Akuarium,” ucap Anies.

Dia kemudian menyebut, Kampung Akuarium adalah sebuah kampung yang dihancurkan dan warganya ditelantarkan.

“Dan kemudian kami berjanji kepada mereka dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan,” ucap Anies.

Anies menyebut, penyerahan bendera kampanye dari warga Kampung Akuarium ini memiliki makna perjuangan warga Kampung Akuarium dan keberpihakan Pemprov DKI saat ia sebagai Gubernur dan bisa dijadikan acuan di level nasional.

“Mereka yang hari ini melepas dengan perjuangan yang sama yakni mengikhtiarkan Indonesia yang adil dan setara, dengan prinsip membesarkan mereka yang kecil tanpa mengecilkan mereka yang sudah besar,” ucap Anies.

Menurut capres yang diusung Nasdem, PKS dan PKB itu, perjuangan yang diusung Ekspedisi Amin akan membawa gagasan dan menyerap aspirasi dari rakyat di seluruh Indonesia, sehingga harapannya jika nanti Amin diberikan wewenang maka aka sesuai dengan harapan rakyat Indonesia

“Perjuangan ini membawa gagasan bukan tentang satu orang satu partai satu koalisi tapi bagaimana indonesia memberikan kesempatan yang sama supaya bahan pokok murah, lapangan kerja luas, akses pendidikan berkualitas tuntas dan pelayanan kesehatan yang menyeluruh,” ucap Anies.

Sejarah Kampung Akuarium

Kampung Susun Akuarium sempat digusur pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kampung Susun Akuarium yang dulunya bernama Kampung Akuarium digusur 11 April 2016.

Penggusuran dilakukan karena Ahok ingin membangun sheetpile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan.

Selain itu, Ahok berencana merestorasi benteng peninggalan zaman Belanda yang ditemukan tenggelam di dekat permukiman warga Kampung Akuarium.

Benteng tersebut ditemukan dalam proses pengurukan seusai penertiban.

Warga Kampung Akuarium pun sempat meminta pembangunan kampung susun di daerah tersebut.

Namun, menurut Ahok, lahan itu merupakan milik badan usaha DKI Jakarta, yaitu Perumda Pasar Jaya. Sebelum menjadi sebuah kampung, ada pasar yang berdiri di tanah itu.

Lahan itu kemudian diambil alih warga untuk membangun tempat tinggal.

Selain itu, penemuan cagar budaya menambah alasan Ahok menolak permintaan warga membuat kampung susun di Kampung Akuarium.

Kembali dibangun Anies

Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat membangun selter di lahan bekas gusuran.

Selter merupakan tempat penampungan sementara yang dibuat untuk warga. Setelah membangun selter, Anies berjanji untuk segera membangun kembali permukiman warga.

Anies juga menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Agustus 2021, Kampung Susun Akuarium diresmkman Anies.

Dalam pidato peresmiannya, Anies menyebut pembangunan Kampung Susun Akuarium sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam bidang permukiman warga.

Ia menyebut, Kampung Susun Akuarium merupakan ikhtiar untuk melunasi janji kampanyenya yang juga janji kemerdekaan yang disepakati pendiri bangsa sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/28/18282391/kampanye-di-gor-ciracas-anies-singgung-penggusuran-kampung-akuarium

Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke