Kejati DKI Siapkan 4 Jaksa untuk Teliti Berkas Kasus Korupsi Firli Bahuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menunjuk empat orang jaksa untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan mengatakan, empat jaksa peneliti akan mulai bekerja jika sudah menerima berkas perkara tersebut.

"Kejati DKI Jakarta telah menunjuk 4 orang Jaksa Peneliti yang nantinya ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan formil maupun materiil dari berkas perkara apabila telah dilaksanakan tahap 1 atau penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Peneliti," ucap Ade saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Menurut Ade, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus itu sudah diterima 11 Oktober 2023 lalu.

Namun, untuk berkas perkara dengan tersangka Firli masih belum diterima oleh pihak Kejati.

"Kejati DKI Jakarta masih menunggu berkas perkara dari penyidik Krimsus Polda Metro," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (22/11/2023) tengah malam.

Adapun tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Firli berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023.

Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada 6 Oktober 2023. Setidaknya, sudah 91 saksi yang diperiksa penyidik.

"Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi," ujar Direskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Kombes Ade Safri.

Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, Ade mengatakan polisi sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Ketua KPK selaku sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan sejak 2020.

Polisi pun menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai Rp 7,4 miliar dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli terhadap SYL.

"(Menyita) dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023," ungkap Ade.

Selain itu, penyidik juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan.

Sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas SYL yang berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021.

Kemudian, pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat bertemu Firli di GOR Tanki pada 2 Maret 2022 turut disita penyidik.

Penyidik juga menyita satu eksternal hardisk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI.