Soal Pengungsi Rohingya di Aceh, Menko PMK: Kita "Welcome", tapi Harus Perhatikan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah tidak masalah jika warga Rohingya hendak mengungsi di wilayah Indonesia.

Hanya saja, Muhadjir menegaskan bahwa kedatangan para pengungsi itu harus tetap memperhatikan kesediaan warga setempat.

Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi pengungsi Rohingya yang ditolak di Aceh.

"Intinya kita sangat welcome, tapi memang juga harus dilayani dengan baik, tetapi juga harus memperhatikan kesediaan dari warga untuk menerima yang bersangkutan," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Muhadjir pun memaklumi bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi karena ada perbedaan budaya antara warga lokal dan para pengungsi.

Selain itu, perlu dipikirkan juga lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat para pengungsi itu tinggal bila mereka diterima.

"Ini kan berkaitan dengan masalah kehadiran sebuah entitas di suatu tempat yang itu tentu saja bukan sekadar orang, tapi juga berkaitan dengan budayanya perilakunya, kemudian akomodasinya," kata dia.

Muhadjir berpandangan, sejauh ini belum ada masalah serius atas penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya.

Namun, ia meminta pemerintah daerah setempat untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.

"Saya mohon pemerintah daerah, terutama Provinsi Aceh dan kabupaten yang ketempatan, supaya juga memperhatikan hal itu," ujar Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah pengungsi Rohingya yang ditolak oleh warga untuk berlabuh di Bireun dan Aceh Utara.

Sekretaris Daerah Aceh Utara A Murthala mengatakan, masyarakat menolak kedatangan pengungsi karena mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit lalu melarikan diri.

"Sekarang sangat sulit menyakinkan warga untuk menerima Rohingnya. Mereka merasa tersakiti atas sikap warga Rohingnya sebelumnya. Kan dulu Aceh Utara paling ramah pada Rohingya,” kata Murthala saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Selain itu, tidak ada lokasi penampungan di Kabupaten Aceh Utara sehingga pemerintah juga sulit menampung pengungsi tersebut.

“Kalau ada lokasi penampungan, kita bisa yakinkan warga misalnya bahwa ini hanya transit saja, sebelum dipindahkan ke lokasi lain oleh UNHCR dan IOM. Ini kita benar-benar tak punya penampungan lagi,” terangnya.