Berpesan soal Netralitas Pemilu, Jusuf Kalla: Keinginan Kita Negara Baik ke Depan, Juga Keinginan Jokowi

Menurutnya, jika semua pejabat tidak mengikuti aturan Konstitusi dan perundang-undangan, termasuk dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024, maka sulit mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

"Karena itulah, maka keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi bagaimana tahun 2045 baik," kata JK usai bertemu calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.

"Tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik," ujarnya lagi.

JK lantas mengatakan, hendaknya semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan masa depan bangsa lebih baik, termasuk terkait Pemilu 2024.

Oleh karena itu, ia mengatakan, hendaknya Pemilu 2024 bisa berjalan secara netral.

"Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting," kata JK.

Ia juga mengingatkan bahwa para pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

"Jadi apabila ada pejabat tingkat apa pun, ini tidak berlaku adil. Maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya," ujarnya.

"Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil-adilnya," kata Jusuf Kalla lagi.

Sebagai informasi, pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla berlangsung tertutup lebih kurang selama 1,5 jam.

Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid.