Salin Artikel

Dulu Diusir, Kini Nasdem Tantang PDI-P Keluar dari Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo.

Konflik ini mencuat setelah PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ali seraya membantah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengeklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye.

"Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?" ujar Ali kepada Kompas.com via telepon, Minggu (19/11/2023).

Ia menyinggung bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari Koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan.

PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.

"Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi," ujar Ali.

"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," ucapnya.

Keengganan PDI-P angkat kaki dari koalisi sebelumnya sudah diutarakan Hasto.

Hasto menegaskan hal itu setelah memastikan bahwa PDI-P memiliki sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

"Itu memang komitmen dari PDI-P. Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDI-P untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga kami mengawal Jokowi-Ma'ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/16280441/dulu-diusir-kini-nasdem-tantang-pdi-p-keluar-dari-kabinet-jokowi

Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke