Salin Artikel

PDI-P Yakin Penyelenggara Pemilu Bisa Jalankan Pemilu 2024 secara Jujur dan Adil

KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyakini penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa teguh berjuang menjalankan Pemilu 2024 secara demokratis, bebas tekanan, jujur, dan adil.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah usai acara pengundian nomor urut terhadap ketiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

“Dalam situasi tarik menarik kepentingan, penyelenggara pemilu membutuhkan nyali yang besar untuk tetap di tengah, tetap berdiri netral. Dan sebagai sejawat yang baik, kami berharap bisa saling mengingatkan, berlomba lomba dalam kebaikan pelaksanaan pemilu 2024,” ujar Said dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Selasa.

Politisi PDI-P ini berharap KPU bisa bekerja seteguh karang, bekerja secara professional dan imparsial di tengah mencuatnya berbagai pernyataan keprihatinan berbagai tokoh nasional atas kondisi bangsa akhir-akhir ini.

Said menyatakan, Pemilu 2024 adalah estafet untuk membuat demokrasi Indonesia makin mature atau dewasa.

Oleh sebab itu, momentum ini harus dijaga bersama. Sebab demokrasi yang diraih Indonesia didapat dengan harga yang sangat mahal melalui peristiwa Reformasi tahun 1999 yang merenggut banyak jiwa.

Ia menyatakan, Reformasi tahun 1999 yang dipelopori mahasiswa itu adalah gerakan koreksi rakyat terhadap kekuasaan orde baru.

“Kita tidak boleh melupakan itu sebagai pelajaran. Kita berharap melalui pemilu ini demokrasi tidak setback, tetapi lebih berkualitas,” kata said.

Atas dasar itu, Said mengajak semua pihak dengan kesungguhan hati untuk berdiri pada tempatnya masing-masing, berperan pada arena Pemilu 2024 sesuai aturan dan adanya wasit (KPU) yang nonpartisan.

“Dunia internasional mengawasi pemilu kita. Sebagian media internasional sudah menuding situasi demokrasi kita menurun atau decrease. Padahal selama ini kita sudah dianggap sebagai salah satu role model negara demokratis dari berpenduduk muslin terbesar di dunia. Semoga kemunduran demokrasi kita tidak berlanjut,” ujar Said.

Meredakan ketegangan politik di Tanah Air

Lebih lanjut, Said mengaku bersyukur terhadap acara pengundian nomor urut para kandidat capres-cawapres yang dapat berjalan dengan penuh keakraban diantara para kontestan, serta tokoh-tokoh partai pendukungnya.

Menurut Said, acara ramah tamah dan makan bersama terhadap para kandidat capres dan cawapres dan tim sebelum pengundian nomor urut, setidaknya dapat meredakan ketegangan terhadap situasi politik di Tanah Air.

“Malam ini KPU bekerja sangat apik. Setidaknya perjumpaan ini meredakan ketegangan situasi politik Tanah Air,” ujar Said.

Terkait nomor urut, Said mengatakan, PDI-P sangat berterima kasih kepada rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nomor urut pasangan Ganjar-Mahfud sebagai peserta pilpres.

Pasalnya, kata dia, Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut tiga (3), Nomor ini sesuai dengan nomor PDI-P sebagai peserta pemilu legislatif.

“Sehingga secara teknis memudahkan bagi kami untuk berkampanye secara pararel, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/15/10122241/pdi-p-yakin-penyelenggara-pemilu-bisa-jalankan-pemilu-2024-secara-jujur-dan

Terkini Lainnya

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Nasional
Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Nasional
Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Nasional
7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke