Salin Artikel

Politik Makan Siang Jokowi dan Pesan Netralitas dari Ganjar dan Anies

Agenda makan bersama itu dilakukan saat proses tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 sedang berlangsung.

Ketiga bakal capres yang diajak Presiden Jokowi saat ini telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta pemilu dan telah lolos pemeriksaan kesehatan.

Usai makan siang, Presiden Jokowi memberikan penjelasan seperti apa suasana yang terjadi saat dia dan para bakal capres makan bersama.

Menurut Presiden, makan siang bersama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan itu berlangsung hangat dan akrab.

"Santap siang bersama Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Anies Baswedan - tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024 di Istana Merdeka, hari ini," kata Jokowi dalam unggahan di akun Instagram resminya @jokowi pada Senin.

"Kami bersantap dalam suasana hangat dan diselingi perbincangan yang akrab," tutur dia.

Presiden juga menyebutkan sejumlah menu makan siang mereka berempat. Antara lain Soto Lamongan, sapi lada hitam, cumi, udang hingga minuman es dan jus jeruk.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anies, Ganjar dan Prabowo datang ke Istana pada Senin.

"Terima kasih atas kehadiran Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies," katanya.

Sebagaimana diketahui, bakal capres Prabowo Subianto berpasangan dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu kali ini.

Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang saat ini masih berstatus sebagai Wali Kota Solo

Sementara itu, bakal capres Ganjar Pranowo mengikuti kontestasi pemilu bersama bakal cawapres Mahfud MD.

Kemudian, bakal capres Anies Baswedan menggandeng bakal cawapres Muhaimin Iskandar yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI.

Berdasarkan catatan pemberitaan, Jokowi biasanya mengundang pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan atau terlibat persoalan.

Cara Jokowi ini juga sering disebut "politik makan siang". Cara itu sudah diterapkan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Pada 2014, Jokowi membujuk 989 pedagang kaki lima (PKL) di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan, tanpa menuai aksi massa atau bentrokan.

Menurut informasi, sebelum pemindahan itu Jokowi mengundang para pedagang yang tergabung dalam paguyokowiokowiuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali.

Dalam kegiatan makan bersama itu terjadi perundingan yang akhirnya membuat para pedagang sepakat pindah.

Kemudian ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, cara yang sama dia gunakan buat menyelesaikan persoalan dengan warga.

Ketika muncul gagasan melakukan penataan Pasar Tanah Abang, Jokowi juga mengundang berbagai tokoh masyarakat dan pedagang buat makan siang, lalu berunding buat mencari jalan keluar persoalan.

Jokowi juga pernah mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang mempunyai sengketa karena tanah mereka digusur untuk proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2 ruas Kebun Jeruk-Ulujami.

Selain itu, Jokowi juga pernah mengundang perwakilan penduduk yang tinggal di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan dipindahkan ke rumah susun.

Jokowi juga membuat penduduk di sekitar Waduk Ria Rio bersedia pindah ke Rumah Susuk Pinus Elok lewat perundingan setelah makan siang bersama.

Saat menjabat menjadi Presiden pun Jokowi sudah beberapa kali menggelar kegiatan makan siang bersama sejumlah kalangan masyarakat. Mulai dari pengamat politik, influencer, sampai perwakilan warga Nduga, Papua.

Pesan netralitas 

Usai makan siang bersama Jokowi, para bakal capres pun menyampaikan keterangan pers kepada wartawan.

Bakal capres Prabowo Subianto menyebut, kegiatan makan bersama Presiden diisi pembicaraan hal-hal unum.

Menurut Prabowo, tidak ada arahan tertentu dari Presiden Jokowi kepada dirinya, Ganjar maupun Anies.

"Enggak ada (tidak ada arahan). Bicara-bicara umum saja," kata Prabowo

Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui jika suasana makan siang berlangsung akrab.

Senada dengan Prabowo, bakal capres Ganjar Pranowo menyebut suasana makan siang bersama Presiden mengasyikkan.

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi berusaha berkomunikasi dengan baik kepada para bakal capres.

Ganjar juga menyebut soal netralitas dalam Pemilu 2024 dibahas bersama Presiden selama makan siang.

Dia menilai, persoalan netralitas menjadi hal yang penting dibicarakan bersama Kepala Negara.

"Ya penting lah demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah," ungkap Ganjar.

Sementara itu, bakal capres Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya menitipkan pesan khusus soal netralitas kepada Presiden.

"Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang yang sayang pada Presiden dan mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas," ungkap Anies.

Menurut dia, Presiden pun merespons dengan pernyataan sudah meminta kepada aparat untuk menjaga netralitas di dalam pemilu.

Anies menilai, jawaban Presiden Jokowi merupakan pesan penting yang bisa membuat Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai.

"Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespon positif baik sehingga diskusi kita juga tadi lancar," tambah Anies.

Jokowi ingin bantah anggapan tidak netral

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, langkah Jokowi mengundang para bakal capres makan siang karena ingin menunjukkan kepada publik bahwa di Pemilu 2024 dirinya bersikap netral.

Jokowi juga dinilai ingin dilihat sebagai sosok Presiden yang berdiri untuk semua pasangan bakal capres-cawapres.

"Jadi Pak Jokowi itu ingin membantah anggapan condong ke salah satu paslon. Meski di saat yang bersamaan publik juga tahu bahwa pak Jokowi itu pastinya mendukung Prabowo dan Gibran. Karena ada unsur Gibran tentu saja yang notabenenya adalah anak Presiden," ujar Adi saat dikonfirmasi pada Selasa (31/10/2023).

Merujuk kepada hal itu, Adi menilai sebenarnya tidak perlu repot-repot membangun narasi bahwa Presiden bersikap netral.

Sebab, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana pertarungan politik di Pemilu 2024 bisa berjalan adil, kompetitif dan demokratis.

Selain itu, kata Adi, semua aparatur sipil negara, instrumen kekuasaan harus dipastikan tidak ikut campur memenangkan salah satu paslon tertentu.

"Itu yang prinsip. Pak Jokowi tidak bisa dihalang halangi untuk mendukung Prabowo Gibran. Karena secara politik itu sah dan sangat konstitusional," katanya.

"Tapi, sekali lagi harus dipastikan bahwa aparat negara instrumen politik itu netral dan tidak serta dalam urusan pemenangan di pilpres," ungkap Adi.

Meski demikian, dia mengapresiasi sikap Jokowi yang memberikan contoh bahwa dalam berpolitik harus tetap rukun di tengah persaingan.

Di sisi lain, sikap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga patut dipuji.

Sebab, keduanya dinilai sudah memahami seperti apa sikap politik Jokowi dalam pemilu kali ini.

"Diajak makan bersama oleh Presiden yang jelas jelas tak mendukung mereka. Saya kira ini adalah sikap yang layak diapresiasi. Sekalipun Anies dan Ganjar tahu tak didukung Jokowi tapi mereka masih mau satu meja dan makan siang sama-sama," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendukung pencalonan Anies Baswedan mengapresiasi kegiatan makan siang yang digelar Jokowi.

Ia menganggap, Jokowi menunjukan iktikad baik dengan memberikan sinyal bakal berdiri di tengah pada Pemilu 2024.

Sebab, Surya mengaku sudah sering mengingatkan Jokowi agar mendukung semua capres yang bakal berkontestasi.

"Saya pikir itu bagus, apa pun juga fungsi peran Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu.

“Kalau selama ini ada persepsi, pandangan sinisme menyatakan presiden hanya tahu satu partai, dua partai, satu capres, dua capres, nah presiden start hari ini dengan makan siang bersama saya pikir bagus,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/10572521/politik-makan-siang-jokowi-dan-pesan-netralitas-dari-ganjar-dan-anies

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke