Salin Artikel

Kala PDI-P Bersedih Ditinggalkan Jokowi, tapi Megawati Tetap Tersenyum...

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan terang-terangan mengakui bahwa mereka telah ditinggalkan Presiden Joko Widodo yang tak lain adalah kader partai banteng.

Menurut PDI-P, Jokowi meninggalkan partai sejak merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Pasalnya, Gibran merupakan bagian dari PDI-P. Wali Kota Surakarta itu justru menjadi cawapres kubu lawan alih-alih memenangkan bakal capres yang diusung partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

Meski demikian, PDI-P enggan disebut pecah kongsi dengan Jokowi. Bahkan, katanya, Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai tetap santai menghadapi manuver Jokowi ini.

Bersedih

Kesedihan partai banteng diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tidak sedikit akar rumput PDI-P yang tak percaya bahwa Jokowi, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kader terbaik, justru berpaling dari partai.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Hasto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (29/10/2023).

Padahal, kata Hasto, Jokowi mendapat dukungan teramat besar dari akar rumput dan simpatisan PDI-P. Dukungan itu mampu mengantarkan Jokowi ke kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode.

“Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” imbuh dia.

Bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo juga mengakui bahwa partainya bersedih ditinggalkan oleh Jokowi. Namun, Ganjar menyebut, PDI-P tak cengeng menghadapi situasi ini.

"Kesedihan itu pasti ada, tapi kami enggak akan cengeng, banteng enggak cengeng! Bateng ketaton itu langsung bergerak," kata Ganjar saat ditemui di Miftahul Ulum Islamic boarding school in Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut pun mengaku tetap menghormati Jokowi dan Gibran yang berbeda pilihan politik dengan partainya.

"Sampai detik ini, saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran, sebagai pilihan politik," kata Ganjar.

Nepotisme

PDI-P juga mengaku berduka atas situasi demokrasi di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Belum lama ini, MK melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan uji materi terkait syarat minimal usia capres-cawapres yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Atas uji materi itu, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Berkat putusan MK tersebut, Gibran yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres. Putusan MK ini kontroversial lantaran diketuk oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran.

"Saya hari ini sengaja menggunakan baju hitam sebagai keprihatinan atas jalan mundur demokrasi di Indonesia karena ambisi kekuasaan," kata Hasto Kristiyanto saat menerima audiensi Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang baru, Dominic Jermey, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah juga mengenakan seragam hitam saat menghadiri pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

"Menggunakan uniform hitam untuk menggambarkan suasana duka saya terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang mengarah pada satu tindakan-tindakan yang di luar dari prinsip demokrasi dan keadilan itu sendiri," kata Basarah.

Menurut Basarah, bukan hanya dirinya yang merasa sedih dan kecewa terhadap putusan MK tersebut, tetapi juga masyarakat umum. Basarah berpandangan, masyarakat luas kini memandang MK yang seharusnya menjadi penjaga marwah konstitusi justru mengalami degradasi.

"Bahkan dari beberapa orang hakim Mahkamah Konstitusi pun membuat pernyataan yang sama nadanya dengan kekecewaan kesedihan yang saya simbolisasikan dengan baju partai saya yang berwarna hitam ini," tutur Wakil Ketua MPR RI itu.

"Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan," kata Basarah.

Oleh karenanya, menurut Basarah, dengan menjadi cawapres Prabowo, Gibran otomatis tak lagi menjadi bagian dari PDI-P, meski partai banteng tak melakukan pemecatan.

"Tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri," ujar Basarah.

Senyum Megawati

Meski demikian, PDI-P tak menjawab tegas ketika ditanya soal hubungan Jokowi dengan Megawati pasca manuver Gibran. Katanya, Mega hanya tersenyum tanpa beban ketika diisukan pecah kongsi dengan kepala negara.

“Ibu senyum-senyum saja yang penting gusti ora sare, gitu. Tuhan tidak tidur. Nurani Ibu (Mega) sangat nothing to lose (tanpa beban),” kata politikus senior PDI-P Aria Bima saat diwawancara Kompas Petang yang tayang di Kompas TV, Sabtu (28/10/2023) malam.

Aria menyebut, isu keretakan hubungan Megawati dengan Jokowi merupakan framing pemberitaan. Menurutnya, ada sejumlah pihak yang sengaja menggeser perhatian publik dari topik tiga bakal capres-cawapres, menjadi isu keretakan hubungan Jokowi-Mega.

“Dibuat mungkin juga oleh timnya Pak Prabowo, tidak (menyoroti) mengkontestasikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar tapi menggeser persoalan Ibu Mega dan Pak Jokowi yang itu sebenarnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Aria pun menyebut, partainya berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga masa jabatannya berakhir, 2024 mendatang.

"PDI-P tetap menjaga Pak Joko Widodo yang diberikan amanat sampai 2024. PDI-P terus menjaga Pak Jokowi sampai 2024," katanya.

Jokowi sendiri mengekliam bahwa hubungannya dengan Megawati baik-baik saja kendati Gibran jadi cawapres Prabowo.

"(Hubungan dengan Megawati) Baik-baik saja," kata Jokowi di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/05150011/kala-pdi-p-bersedih-ditinggalkan-jokowi-tapi-megawati-tetap-tersenyum-

Terkini Lainnya

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke