[POPULER NASIONAL] MK Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres 35 Tahun | Ketua KPK Disebut Tak Bisa Lari dari Dugaan Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi syarat batas usia minimum capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi berita terpopuler pada Senin (16/10/2023) kemarin.

Pembacaan amar putusan itu memang dinantikan karena berdampak terhadap dinamika politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Masih dari dunia hukum, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri harus menghadapi dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

1. MK Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres Diturunkan Jadi 35 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin.

Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal capres-cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang.

"Dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari," ujar hakim Saldi Isra.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Sebagai informasi, uji materi batas usia minimal capres-cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon.

Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. PSI menganggap ketentuan saat ini diskriminatif.

“Padahal pada prinsipnya, negara memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya, obyek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas," ujar Direktur LBH PSI, Francine Widjojo, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (3/4/2023).

Selain Dedek, gugatan ini dimohonkan oleh beberapa kader partai berlambang bunga mawar itu, yakni Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev.

Mereka menilai, batas usia 40 tahun bertentangan dengan "moralitas dan rasionalitas" karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Mereka beranggapan, beleid itu berpotensi merugikan 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia usia 35-39 tahun yang dapat dipilih pada Pemilu 2024.

"Ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih,” sebut Francine.

Aturan soal batas usia capres-cawapres juga digugat oleh Partai Garuda yang tercatat sebagai perkara nomor 51/PUU-XXI/2023.

Partai Garuda meminta supaya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

Sementara itu, dalam perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan pada 17 Mei 2023, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda.

Pembacaan putusan ini dilakukan hanya 4 hari sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka KPU RI pada 19 Oktober 2023 hingga 25 Oktober 2023.

Sejauh ini, karena UU Pemilu belum berubah, KPU masih mempedomani ketentuan yang ada di dalam UU Pemilu itu, bahwa batas minimum usia capres-cawapres adalah 40 tahun. Namun, KPU siap mematuhi apa pun putusan MK sebagai produk hukum yang final dan mengikat.

Pernyataan itu Saut sampaikan saat dimintai pandangan terkait proses hukum dan etik dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu bisa berjalan lancar.

Sebab, 2 saksi di antaranya merupakan ajudan dan mantan anak buah Firli yang bisa dipengaruhi atasannya.

Menurut Saut, adu argumentasi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang mengarah ke Firli itu lebih baik disampaikan pengacara.

“Kan ini ada lawyer, si F (Firli) ini juga punya lawyer kan, silakanlah, tunjukkan lawyer-lawyer Anda yang luar biasa,” kata Saut dalam wawancara eksklusif di program GASPOL! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (15/10/2023).

“Jadi lawyer dengan lawyer, tapi Anda tidak bisa lari. Soal bantah-membantah itu biasa, tapi nanti kan kekuatan (alat) buktinya,” lanjut Saut.

Saut mengatakan, jika dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu unsur Actus Reus dan Mens Rea sudah kuat maka persoalan ini tidak akan menghilang.

Adapun Actus Reus merupakan unsur yang merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan nyata oleh pelaku.

Sementara itu, Mens Rea merupakan unsur kesalahan yang terkait kondisi mental dan niat pelaku ketika melakukan perbuatan.

Menurut Saut, jika proses hukum dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul yang ditangani Polda Metro Jaya dan dugaan pemerasan Syahrul kepada bawahannya berjalan di lembaga antirasuah dengan ritme yang sama maka kepercayaan publik akan cepat pulih.

“Ini kan persoalan low trust society (kepercayaan publik ke KPK rendah) Bro, ya enggak?” ujar Saut.

Sebagai informasi, dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, penyidik telah memeriksa mantan bawahan dan ajudan Firli.

Mereka adalah Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang pernah menjadi bawahan Firli ketika Ketua KPK itu menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia diperiksa pada Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, ajudan Firli adalah Kevin Egananda yang diperiksa pada Jumat (13/10/2023).

Adapun perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober lalu. Proses hukum dugaan pemerasan itu mengarah ke Firli.

Hal ini ditunjukkan dengan keputusan penyidik menggunakan foto pertemuan Firli dan Syahrul di lapangan badminton sebagai salah satu materi gelar perkara.

Sementara itu, Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

Firli juga membantah tudingan-tudingan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah milyaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10/2023).