Jelang Putusan MK, PDI-P Ingatkan soal Tidak Ada Jalan Instan bagi Kader Raih Jabatan

Namun, pernyataan ini disampaikan Said menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang turut menyeret nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Bagi PDI Perjuangan, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan jabatan politik. Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik. Semua dijalani dari bawah," kata Said kepada Kompas.com, Senin (16/10/2023).

Said mengatakan, soal dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilpres 2024, hal yang perlu ditekankan yakni bagaimana mencari kematangan seseorang dalam memimpin.

Sebab, menurut dia, ada tanggung jawab sekaligus risiko besar pada pundak pemimpin nasional.

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena Beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah Presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini," ujar dia. 

Sebab, kata dia, yang dipertaruhkan adalah keselamatan rakyat.

"Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini. Berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang," ucap dia. 

"Pengalaman panjang itulah yang menjadi 'ilmu kehidupan' untuk mematangkan setiap kader, untuk 'bisa selesai atas dirinya sendiri" kata Said.

Terakhir, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menyampaikan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal loyalitas pada partai, bangsa, dan negara.

Pesan ini, menurut Said, berlaku bagi semua kader PDI-P.

Pada masa orde baru (orba), kesetiaan kader terhadap partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orba.

Masa reformasi, kata Said, kesetiaan kader teruji pada saat yang bersangkutan memegang kekuasaan.

"Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya?" ucap dia.

"Dan kekuasaan seringkali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan," kata dia. 

Menjelang putusan MK yang dibacakan hari ini, isu Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto kian kencang.

Putusan MK disinyalir kuat akan memuluskan jalan Gibran melaju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Adapun Gibran hingga kini merupakan kader PDI-P yang secara garis besar semestinya mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.