Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Hal itu diungkapkan Mukti Ali saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi proyek yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu.

Mukti Ali menjadi saksi untuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

"Bener Pak ada commitment fee itu?" kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

"Setahu saya itu kita diminta untuk berkontribusi, Yang Mulia," kata Mukti.

Adapun Huawei tergabung dalam konsorsium yang menggap paket 3 bersama Lintasarta dan SEI.

Mukti Ali mengatakan, jumlah 8,5 persen disetujui oleh Lintasarta selaku pemimpin konsorsium.

"Waktu itu angkanya disetujui oleh tim itu di 8,5 persen," ucap dia.

Dalam keterangannya, Mukti Ali mengungkapkan bahwa Huawei mendapatkan pekerjaan senilai Rp 800 miliar dari proyek BTS 4G.

Ia menyebutkan, pihaknya harus membayar commitment fee 8,5 persen atau Rp 32 miliar dari nilai perangkat yang dikerjakan.

"Harus keluar 8,5 persen begitu?" kata hakim Fahzal.

"Iya, itu diminta oleh Lintasarta," ucap Mukti Ali.

"8,5 persen berati Rp 32 miliar begitu?" kata hakim lagi.

"Iya, yang sudah dieksekusi Rp 32 miliar," jawab petinggi PT Huawei itu.

Mukti Ali mengatakan, commitment fee Rp 32 miliar itu dipotong langsung oleh PT Lintasarta dari awal pembayaran ke Huawei.

Menurut dia, pembayaran Rp 800 miliar tidak akan dilakukan jika Huawei belum menyetujui kesepakatan commitment fee tersebut.

"Dipotong langsung sama Lintasarta?" tanya hakim Fahzal.

"Sebelum kami menyetujui itu, mereka enggak mau membayar kami, jadi dipotong terus baru dibayar," ungkap Mukti.

"Betul, Yang Mulia," jawab Mukti.

"Dipotong langsung? Yang 8,5 persen itu?" tanya hakim memastikan.

"Iya, yang Rp 32 miliar atau Rp 33 miliar itu dipotong langsung oleh mereka," tutur Mukti Ali.

Berdasarkan surat dakwaan, proyek penyediaan menara BTS 4G ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun.