JK Minta Warga Rempang Ditolong, Luhut: Sudah Ditangani dengan Baik Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut persoalan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau saat ini sudah ditangani dengan baik.

Luhut mengakui, tindakan pemerintah yang ingin merelokasi warga Rempang pada tahap awal atau beberapa waktu lalu kurang pas.

Pernyataan itu Luhut sampaikan guna menanggapi permintaan Wakil Presiden RI Keenam Jusuf Kalla (JK) yang meminta Luhut menolong warga Rempang.

“Ya saya kira Rempang sudah ditangani dengan baik sekarang, di awal mungkin kita membuat sedikit tidak pas,” ujar Luhut saat ditemui awak media usai perayaan ulang tahunnya yang ke 76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Menurut Luhut, saat ini tim di lapangan telah menangani perselisihan pelaksanaan rencana proyek strategis nasional (PSN) dengan warga Rempang secara baik.

Ia meminta kekurangan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak dibesar-besarkan.

Luhut juga membantah temuan Ombudsman RI yang menemukan warga Rempang diminta menandatangani surat kesediaan direlokasi secara paksa.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berpengalaman menyelesaikan konflik lahan. Salah satunya seperti konflik di Mandalika, Lombok yang sudah terjadi puluhan tahun.

“Asal pendekatan baik semua kita meneruskan aturan jadi posisikan aturan dengan baik, tidak ada yang boleh menang sendiri,” kata Luhut.

“Ya jalan tol, (Kereta Cepat Jakarta) Bandung-Kertajati itu puluhan tahun tidak selesai jadi selesai,” tutur Luhut.

Sebelumnya, JK meminta Luhut menolong warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Permintaan itu disampaikan saat JK memberikan testimoni di perayaan hari ulang tahun Luhut.

Elite Golkar itu memuji Luhut sebagai sosok yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan sehingga mengumpamakannya seperti Kunci Inggris.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan pembangunan kawasan ekonomi khusus Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daerah itu disebut akan dibangun pabrik kaca dan panel surya dengan mendatangkan investor dari China.

Namun, polemik terjadi lantaran warga adat sudah tinggal di kawasan tersebut sejak dahulu dan menolak direlokasi.