Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Reny dicecar oleh Anggota Komisi III DPR RI, Novri Ompusunggu dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senin (25/9/2023).

"Anda pernah mencalonkan sebagai hakim agung namun tidak lolos dalam seleksi. Saat ini Anda mencalonkan diri sebagai hakim MK bersamaan kalau tidak salah mencalonkan anggota DPD RI. Apa yang melatarbelakangi Anda?" ujar Novri.

"Apakah ambisi semata atau Anda tahu sistem di Indonesia itu belum baik?" kata dia.

Reny kemudian menjawab, sebagai seorang warga negara Indonesia dia selalu menginginkan bisa memberikan pengabdian kepada negara.

Selain itu, kata Reny, mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI sekaligus melamar sebagai calon hakim MK tidak melanggar aturan perundang-undangan saat ini.

"Pada dasarnya saya sebagai WNI selalu bersikap untuk mengabdi sesuai visi misi saya, mengabdi berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia dan undang-undang tidak melarang saya untuk melakukan hal tersebut," kata dia.

Selain itu, Reny menjawab pertanyaan mengenai rekam jejaknya yang pernah memangkas hukuman terpidana kasus korupsi, yakni jaksa Pinangki.

Dia menyebut, keputusannya sudah sesuai dan mengadopsi berbagai aspek kepastian hukum dan keadilan.

"Utamanya keadilan pada masyarakat dan keadilan pada terdakwa sendiri, jadi tidak bisa melihat keadilan dari masyarakat saja, karena terdakwa pun punya hak yang sama sebagai warga negara," kata dia.

Terdapat 8 kandidat hakim MK yang mengikuti fit and proper test hari ini dan Selasa (26/9/2023).

Mereka adalah Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan dan Arsul Sani.