Ada Gugatan ke MK Agar Capres yang Culik Aktivis Dilarang Maju, Gerindra: Ini Enggak Ngerti Hukum

Ia menganggap pemohon uji materi Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu tidak paham hukum.

“Ini aneh, petitum yang sangat aneh, petitum soal UU kok mencantumkan hal yang bersifat khusus. Ini orang enggak ngerti hukum jangan-jangan yang mengajukan permohonan ini,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Menurut dia, Pasal 6 UUD 1945 sudah jelas mengatur tentang syarat substansial seorang capres dan calon wakil presiden.

Habiburokhman menyatakan, UUD 1945 hanya menyaratkan agar capres-cawapres berkelakuan baik dan tidak memberi pengaturan secara spesifik.

“Secara umum siapapun yang daftar sebagai capres, ada persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela,” ucap dia.

Di sisi lain, Habiburokham tidak menyampaikan secara jelas ketika ditanya apakah Gerindra merasa gugatan itu diajukan guna menjegal langkah pencapresan Prabowo Subianto.

Ia hanya mempersilakan siapapun mengajukan gugatan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan MK.

“Monggo, itu hak mereka, kalau ingin mempermalukan diri sendiri ya silahkan,” imbuh dia.

Diketahui pemohon dalam gugatan tersebut adalah Rio Saputro, warga Jakarta Timur; Wiwit Ariyanto, warga Bekasi; dan Rahayu Fatika Sari, warga Bogor.

Para pemohon memberikan kuasa pada 98 advokat untuk memperjuangkan gugatan tersebut.

Dalam petitumnya, para penggugat meminta agar capres diberi syarat sebagai berikut:

“Tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.".