Saat Ganjar, Prabowo, dan Anies Bicara soal KPK, Kontra dengan Megawati...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, bicara soal kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat mengusulkan supaya KPK dibubarkan karena dianggap tidak efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu, Pak, menurut saya enggak efektif'," ucap Megawati, 21 Agustus 2023.

Meski punya gagasan yang berbeda, pada pokoknya, ketiga bakal capres ingin supaya KPK diperkuat. Baik Ganjar, Prabowo, maupun Anies setuju bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan.

Ini disampaikan ketiganya saat hadir dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Revisi regulasi

Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo mengaku, dirinya akan mengutamakan penguatan KPK, kendati ketua umum partai tempatnya bernaung sempat mengusulkan pembubaran lembaga antirasuah tersebut.

"Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan," kata Ganjar.

Selain itu, jika terpilih sebagai presiden, Ganjar menyebut bakal melakukan revisi regulasi. Menurut dia, Undang-Undang KPK membutuhkan interaksi kekuasaan (political interplay).

Ia yakin UU KPK dapat diperbaiki jika lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sepakat melakukan perubahan.

"Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, korupsi terjadi karena kebiasaan di masyarakat. Selain itu, aturan yang menguntungkan sebagian kalangan dan sistem yang korup juga dia nilai sebagai akar korupsi.

"Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH (aparat penegak hukum)," tutur politikus PDI-P itu.

Tak dibubarkan

Kontra dengan Megawati, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menilai, KPK masih dibutuhkan.

Namun demikian, menurutnya, wajar jika banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dianggap semakin lemah setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

“Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup,” ujar Prabowo.

Seandainya terpilih sebagai presiden kedelapan RI, Prabowo mengaku ingin memperbaiki cara kerja KPK. Sejalan dengan itu, katanya, pengawasan terhadap lembaga antirasuah tersebut juga harus terus diperkuat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tak ingin KPK dibubarkan karena adanya anggapan melemahnya kinerja pemberantasan korupsi.

“Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah itu jangan,” tuturnya.

Prabowo tak menyampaikan secara rinci apakah ia bakal merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jika nantinya terpilih sebagai kepala negara. Namun, ia mengaku bakal berdiskusi dengan banyak pihak untuk memperbaiki lembaga antirasuah tersebut.

“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” lanjut Menteri Pertahanan itu.

“Ketika ada revisi (UU) yang membuat staf KPK, karyawan KPK, menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” ujar Anies.

Selain itu, menurut Anies, kedudukan KPK yang kini berada di bawah presiden juga rentan mendapatkan intervensi. Sebab, tak ada yang bisa menjamin seperti apa karakter kepemimpinan presiden Indonesia pada masa mendatang.

“Bila di bawah presiden dan diberi ruang yang bebas maka itu lain. Tapi, kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya?” katanya.

Meski demikian, kata Anies, kinerja KPK harus tetap diawasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin independensi KPK justru menekan pihak-pihak tertentu karena besarnya kewenangan mereka.

“Tapi KPK juga harus diawasi, tidak ada malaikat di negeri ini, semua adalah manusia dan manusia punya kecenderungan ketika mendapatkan kekuasaan, dia akan abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.