Salin Artikel

Menag: Tidak Boleh Ada Partai yang Mengklaim Paling NU

Adapun, Yaqut merespons sindiran dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait adanya tokoh NU yang lupa bahwa NU tidak partisan kepada partai manapun.

"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftach tadi," ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Jadi enggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain, enggak boleh," sambungnya.

Yaqut menegaskan, NU terikat dengan Khittah 1926, di mana mereka tidak boleh terikat ke partai manapun.

Sehingga, kata dia, NU harus mengambil jarak terhadap semua partai politik.

"NU itu terikat pada Khittah 1926. Yang artinya bahwa dia tidak... Atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," imbuhnya.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, menyindir ada tokoh NU yang lupa bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak partisan ke dalam kekuatan partai politik tertentu.

Hal itu ia sampaikan dalam acara pembukaan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, (18/9/2023).

"Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," kata Miftachul.

Ia menyinggung bahwa NU kini cukup ketat menertibkan internal mereka dan hal itu ia anggap wajar.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," ungkap Miftachul.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," tegas Miftachul.

Ia juga menyindir anggota yang memanfaatkan identitas NU untuk kepentingan politik praktis. Ia menyinggung adagium yang berlaku di NU bahwa NU memang tidak ke mana-mana, tapi bukan berarti mereka bebas ke mana saja.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/18/19464121/menag-tidak-boleh-ada-partai-yang-mengklaim-paling-nu

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke