Yahya Staquf: Kiai-kiai Tak Dilarang Deklarasikan Dukungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa para kiai tidak dilarang untuk mendeklarasikan sikap dan dukungan politiknya jelang Pemilu 2024.

"Prinsipnya sebagai lembaga tidak ikut-ikut, tapi kalau para kiai mau bersikap, ya, itu hak politik," kata Yahya selepas pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9/2023), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

Tetapi, Yahya menegaskan, dukungan tersebut tidak boleh mengatasnamakan NU atas nama lembaga.

Ia juga mengklarifikasi ucapan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, yang dalam kesempatan yang sama menyinggung akan adanya instruksi terhadap warga NU terkait Pemilu 2024.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh disambut tawa hadirin.

"Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ia melanjutkan.

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi.

KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul.

Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Yahya menilai bahwa ucapan Miftachul soal instruksi jelang Pemilu 2024 hanya gurauan.

Ia menegaskan, sejak awal NU secara kelembagaan tidak akan partisan ke dalam kubu politik praktis tertentu.

"Itu (ucapan Miftachul) kan hanya untuk ngegoda orang," kata Yahya.