KPK Sebut Barang Bukti Korupsi Kerap Hilang Gara-gara Pelapor Bocorkan ke Publik

Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), Tomi Murtomo mengatakan, keberhasilan penanganan suatu laporan dugaan korupsi bergantung pada adanya data pendukung.

Adapun data pendukung itu antara lain, bukti transfer, cek, bukti penyetoran, rekening koran, dokumen atau rekaman permintaan dana, kontrak, foto dokumentasi, surat, disposisi pemerintah, identitas sumber, dan lainnya.

“Kalau ditanyakan, pernah enggak Pak ada yang kejadian dia gembar gembor, terus bilang data dukungnya enggak ada semua? Itu pernah dan itu enggak cuma sekali,” ujar Tomi dalam media briefing di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Tomi mengatakan, pihaknya selalu mengimbau para pelapor agar tidak mengungkapkan informasi materi atau objek dugaan korupsi yang diadukan ke KPK kepada publik.

Sebab, tindakan itu bukan saja bisa membuat barang bukti atau data pendukung hilang, keamanan pelapor juga bisa terancam.

Adapun KPK, kata Tomi, selalu berkomitmen melindungi identitas pelapor dan materi dugaan korupsi yang diadukan,

“Kita juga minta pelapor untuk merahasiakan laporannya,” tutur Tomi.

Menurut dia, KPK tidak bisa menjamin keamanan pelapor ketika ia sendiri justru membocorkan materi dugaan korupsi yang dilaporkan kepada publik.

Namun demikian, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki kewenangan untuk melindungi pelapor dan saksi.

“Jadi ketika kita sudah merahasiakan, pelapor merahasiakan, entah somehow bagaimana dia diintimidasi oleh terlapor, pelapor bisa mengajukan perlindungan kepada kami,” kata Tomi.

“Nah itu nanti kita menyampaikan informasi ke biro hukum, biro hukum nanti yang akan memproses,” tambahnya.