Salin Artikel

Anies Putuskan Nama Koalisi Perubahan Tidak Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan memutuskan tidak mengubah nama koalisi meskipun terjadi dinamika hengkangnya Partai Demokrat dan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi tersebut.

Dia mengatakan, tema tersebut diambil untuk mendorong agenda perubahan yang diusung dalam koalisi itu.

"Kita ingin mendorong agenda perubahan, dalam bingkai persatuan," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

Anies berharap dan meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk bisa melanjutkan perjuangan perubahan itu.

"Kepada seluruh masyarakat kami mohon doa, agar semua hati dilembutkan. Sehingga kita bisa fokus pada tujuan utama berpolitik, yaitu sebagai jalan mengabdi," katanya.

Di sisi lain, Anies berharap agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang bisa menjadi momentum membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik

"Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan restorasi demokrasi, agar bangsa ini bangkit dan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan," imbuh dia.

Adapun terkait nama sebelumnya pernah diungkap juga oleh bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Dia menyebut keputusan untuk tidak mengubah nama koalisi dipertimbangkan dari usulan internal yang ingin mempertahankan namanya.

"Nama koalisinya sementara kita terus diskusi tapi ini akan usulan yang cukup dominan adalah nama koalisi perubahan," imbuh Cak Imin saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Cak Imin mengatakan, narasi perubahan tidak bertentangan dengan falsafah Nahdlatul Ulama yang memiliki nilai perubahan ke arah perbaikan.

Perbaikan tersebut, kata Cak Imin bisa dimulai dari yang sudah ada saat ini berupa kebijakan-kebijakan yang baik.

"Perubahan adalah meraih yang lebih baik di masa yang akan datang, memelihara, ada meneruskan yang sudah baik yang diperoleh hari ini. Itu change, change versi NU begitu," imbuh dia.

"Changes with foundation to changes, berubah ke arah yang lebih baik tapi jangan lupa nggak akan bisa maju tanpa pondasi yang kuat, itu NU," pungkas Cak Imin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/08/14135041/anies-putuskan-nama-koalisi-perubahan-tidak-diganti

Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke