Menteri Anas Sebut Digitalisasi Berperan Penting Tingkatkan Kualitas Layanan Pemerintah

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menilai bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi berperan penting terhadap peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

"Digitalisasi tidak selalu dimaksudkan untuk menambah aplikasi, tetapi mengintegrasikan berbagai layanan yang ada," tutur Anas melalui keterangan persnya, Kamis (7/9/2023).

Anas mengatakan, banyaknya aplikasi yang dimiliki tidak lantas membuat komunikasi antardinas atau lembaga menjadi lebih baik.

“Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi,” ujar Anas saat menyapa dan berdiskusi bersama aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis.

Ia menjelaskan, interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Penyelenggaraan SPBE dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah," jelasnya.

Di beberapa negara dengan SPBE mumpuni, indeks korupsi cenderung turun dan penegakan hukumnya berjalan baik.

Dia pun membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Britania Raya dan Estonia untuk melihat praktik digitalisasi pemerintahan kedua negara tersebut.

“Pak Tony Blair (eks Perdana Menteri Britania Raya) mengatakan digitalisasi adakah cara paling cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara atau provinsi. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan capaian dan kepuasan rakyat kecuali dari digitalisasi,” tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut. 

Digitalisasi adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual presiden. 

Total penduduk miskin Riau adalah sebesar 6,68 persen atau berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 9,36 persen. Sementara, kasus stunting berada di angka 17 persen, yang juga berada di bawah rata-rata nasional.

Melihat angka itu, Anas pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berupaya mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

"Jalan tol pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Saat ini Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Riau masih terselenggara di dua kota, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai," tutur dia.

Oleh karena itu, Anas mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Riau untuk segera membangun MPP di daerah masing-masing.

“Gedung tidak menjadi yang utama. Gedung bekas pun asal letaknya strategis tinggal di-set up untuk MPP tetap jalan,” imbuhnya.

Anas pun berharap Riau bisa menjadi provinsi pertama yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki MPP. Dia juga ingin agar setiap kabupaten/kota menjadi lokus percontohan MPP Digital.

“Saya lihat pejabat di Riau ini komitmennya tinggi. Jadi saya kira ini bisa mudah dikerjakan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada kunjungannya tersebut, Anas yang didampingi oleh Gubernur Riau Syamsuar mengunjungi MPP Pekanbaru.

Syamsuar mengatakan, Anas menginstruksikan agar setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau segera membuat MPP.

“Ini semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memudahkan masyarakat, sehingga mereka tidak susah untuk urusan ke provinsi karena bisa ke kabupaten/kota. Kami siap untuk itu dan kami harapkan dukungan bupati/wali kota,” tuturnya.