Menanti "Nyali" PKS Usai Absen di Deklarasi dan Konsolidasi Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan masih dinantikan, usai drama yang terjadi pada pekan lalu di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Manuver Partai Nasdem yang memasangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres Anies membuat KPP terguncang.

Partai Demokrat memutuskan keluar dari KPP dan mencabut dukungan dari Anies dengan alasan merasa dikhianati dan tidak dihargai sebagai mitra koalisi.

Sedangkan PKB juga hengkang dari poros koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.

Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.

"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta,

PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Ketidakhadiran PKS dalam 2 momen itu menjadi tanda tanya. Apakah hal itu sebagai pertanda mereka sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan memasangkan Anies dengan Muhaimin, atau mereka memilih menunggu melihat situasi politik.

Sebab menurut dia, sepakat atau tidak, manuver zig-zag Nasdem dan PKB mencederai prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Di sisi lain, kata Agung, PKS sebagai bagian dari KPP dinilai sedang mengatur langkah buat mencari jalan keluar dari situasi itu.

"Untuk mengobati luka-luka politik yang menganga akibat tindakan sepihak mendeklarasikan Anies-Cak Imin, diperlukan insentif politik yang pas untuk PKS agar punya alasan bertahan selain mengharap coat tail effect Anies," kata Agung saat dihubungi pada Rabu (6/9/2023).

Di sisi lain, Agung menilai PKS harusnya belajar dari beberapa kejadian sebelumnya buat menyikapi situasi itu.

Bahkan menurut dia, PKS sudah berkali-kali "ditikung" oleh mitra-mitra koalisinya.

"Sehingga bila ditanya secara ideal, maka seharusnya PKS bersikap tegas," ujar Agung.

"Seminimalnya memberikan pernyataan sikap secara resmi atas nama institusi menyayangkan tindakan sepihak Nasdem-PKB yang memutus nama capres-cawapres tanpa komunikasi intensif dahulu di tim khusus atau Tim 8," sambung Agung.

Di sisi lain, PKS kemungkinan agak berat jika harus mengikuti langkah Demokrat. Apalagi basis massa PKS adalah kelompok pendukung Anies.

Agung menilai, jika insentif politik yang ditawarkan oleh Nasdem dan PKB tidak memadai, maka memang sudah saatnya PKS bersikap tegas.

"Dan secara maksimal mempertimbangkan untuk keluar dari KPP sekaligus menggagas koalisi baru bersama partai yang lain," ucap Agung.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Ihsanuddin)