Pidato Anies Sebut Mr Assaat Presiden RIS, Sejarawan: Keliru Banget

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan Bonnie Triyana mengoreksi pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Anies menyampaikan pernyataan itu dalam pidato saat mengisi Kuliah Kebangsaan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, pada 29 Agustus 2023.

Saat menyampaikan pernyataannya, Anies menyebut Republik Indonesia di masa lalu sempat menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Jangan pernah lupakan bahwa sempat Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat Presidennya Mr. Asaat. Ini fakta sejarah," kata Anies seperti dikutip dari cuitan akun Twitter Bonnie.

"Dia keliru lah. Salah. Ngawur itu. Keliru banget. Kan Mr. Assaat itu pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Soekarno Presiden Republik Indonesia Serikat," kata Bonnie saat dihubungi, Rabu (6/9/2023).

Bonnie memaparkan runutan sejarah terkait pembentukan RIS. Dia mengatakan, RIS terbentuk sebagai bagian dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan penyerahan kedaulatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949.

Saat itu bentuk negara setelah KMB adalah federasi yang berada di bawah payung RIS.

Negara federasi itu terdiri dari sejumlah negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

"Republik Indonesia waktu itu ibu kotanya di Yogyakarta. Pemangku jabatan presidennya itu kan Mr Asaat gelar Datuk Mudo," ujar Bonnie.

Bonnie mengatakan, keinginan itu menguat karena muncul sentimen terhadap Belanda. Sebab RIS sebenarnya adalah usulan dari mantan pejabat sementara Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes "Huib" van Mook, supaya pemerintah Belanda tidak berurusan secara langsung dengan tokoh nasionalis dan pro Republik Indonesia.

Karena desakan kembali ke negara kesatuan semakin kuat maka masyarakat kerap melakukan demonstrasi. Di Parlemen Sementara RIS, politikus Masyumi Mohammad Natsir mengajukan usulan, yang dikenal sebagai Mosi Integral, dan menganjurkan supaya kembali ke konsep negara kesatuan.