Pendiri ChatGPT Samuel Altman Jadi Orang Asing Pertama yang Dapat Golden Visa, Ini Kriterianya

Altman menerima golden visa dengan sub kategori tokoh dunia dengan masa tinggal 10 tahun yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim.

Silmy menjelaskan, ada beberapa kriteria untuk bisa mendapatkan golden visa. Selain atas dasar investasi atau penanaman modal, visa ini juga dapat diberikan kepada seseorang yang mempunyai manfaat bagi negara.

"Golden visa diberikan kepada tokoh yang mempunyai reputasi internasional dan dapat memberikan manfaat untuk Indonesia," kata Silmy Karim dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Golden visa merupakan jenis visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu lima sampai dengan 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 82 tahun 2023.

"Dalam memperoleh golden visa, penerima harus diusulkan oleh instansi pemerintah pusat.” ujar Silmy.

Samuel Altman adalah tokoh dunia yang merupakan CEO dan Co-Founder dari OpenAI yang merupakan perusahaan riset dan penerapan artificial intelligence (AI) di Amerika Serikat (AS) yang memiliki misi memastikan kecerdasan buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Altman menjadi perhatian dunia karena kesuksesan ChatGPT, produk OpenAI yang diluncurkan pada akhir 2019.

Pada medio Juni lalu, Samuel Altman sempat datang ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan mengenai kecerdasan buatan.

Dengan golden visa ini, Altman diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia.

Sebagai pemegang golden visa, CEO OpenAI itu juga akan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini.

Di antaranya adalah jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara dan jangka waktu tinggal lebih lama.

Pemberian Golden Visa terhadap Samuel Altman menjadi bentuk konkret peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk menyukseskan pembangunan ekosistem Artificial Intelligence di Indonesia.

“Begitu sampai di Indonesia, tidak perlu lagi mengurus ITAS di kantor imigrasi. Kita berikan karpet merah sebagai imbal balik atas sumber daya yang bisa mereka berikan pada Indonesia” kata Silmy Karim.