Salin Artikel

Respons Megawati, Pukat Sebut Pembubaran KPK Akan Jadi Hari Raya Para Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan menjadi hari raya bagi para koruptor.

Menurut Zaenur, jika KPK dibubarkan maka tidak ada lagi lembaga yang bisa mengimbangi kekuasaan dengan cukup efektif.

Hal ini Zaenur sampaikan guna merespons pernyataan Kepala Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri agar KPK dibubarkan karena dinilai tidak efektif memberantas korupsi.

“Tidak ada lagi yang ditakuti sebagaimana mereka dulu takut kepada KPK para koruptor ini, ya tentu ini menjadi hari raya bagi para koruptor,” ujar Zaenur saat dihubungi, Rabu (23/8/2023).

Zaenur menyebut, ada banyak pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan KPK karena kerja-kerja pemberantasan korupsi. Karena itu, selalu muncul upaya melemahkan lembaga antirasuah.

Beberapa di antaranya adalah dengan mengkriminalisasi para pimpinan dan pegawainya hingga melakukan penyerangan secara fisik. Hal ini sebagaimana menimpa mantan penyidik senior Novel Baswedan.

“Melukai secara fisik orang-orang di KPK gitu ya, misalnya terlihat di kasus Novel,” tutur Zaenur.

Sepanjang sejarah KPK, menurut Zaenur dua serangan paling “mematikan” bagi KPK adalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Melalui perubahan dasar hukum itu, KPK kehilangan independensi dan ditundukkan di bawah kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) dipilih presiden secara langsung.

“Jadi KPK kehilangan derajat independensi yang kemudian sedikit banyak ada pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap KPK,” kata Zaenur.

Strategi melemahkan KPK yang kedua adalah dengan memasukkan “Kuda Troya”. Hal ini dilakukan dengan memasukkan pihak eksternal yang kemudian melemahkan lembaga ini dari dalam.

“Saya menyebutnya misalnya adalah pimpinan-pimpinan KPK yang sekarang itu saya menyebutnya sebagai kuda troya dan mereka melakukan banyak pelanggaran etik,” tutur Zaenur.

Sebelumnya, Megawati mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan KPK.

Pernyataan itu Megawati sampaikan ketika hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di The Tribrata, Jakarta, Senin (21.8.2023).

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/23/18323211/respons-megawati-pukat-sebut-pembubaran-kpk-akan-jadi-hari-raya-para

Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke