Jokowi Bantah soal "Pak Lurah", PKS: Tidak Ada Lagi untuk Tidak Netral dalam Pemilu

Dari pernyataan itu, PKS memandang Jokowi perlu bersikap netral dan tidak boleh cawe-cawe atau ikut campur urusan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Karena kemarin sudah beliau katakan begini, begini, dibilang 'Pak Lurah', cawe-cawe, sehingga, ya kita katakan, dia presiden, tidak ada lagi untuk tidak netral dalam persiapan pemilu yang akan datang," kata Aboe ditemui di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Kemudian, Aboe membantah saat ditanya soal apakah partai politik selama ini menyebut Presiden Jokowi dengan "Pak Lurah".

"Masyarakat yang ngomong, kamu aja ngerti enggak? Kalau disebut 'Pak Lurah' siapa? Artinya apa, ini sudah menjadi di masyarakat," ujar Aboe.

"Tapi bagusnya, kuping beliau tipis, diumumkan langsung ke publik," katanya melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer didengarnya.

Jokowi mengatakan, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa sosok “Pak Lurah” yang dimaksud. Belakangan, ia tahu yang dimaksud “Pak Lurah” ternyata adalah dirinya sendiri.

Mantan Wali Kota Solo itu sadar bahwa sebutan “Pak Lurah” merupakan sebuah kode. Tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah.

“Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujar menegaskan.

Jokowi mengaku sadar bahwa sebagai seorang presiden, dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi.

“Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” kata Jokowi.