Jokowi Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Rp 493 Triliun untuk Tekan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial senilai nyaris Rp 500 triliun. Presiden Joko Widodo berharap, dana tersebut mampu memutus rantai kemiskinan.

Ini disampaikan Jokowi ketika berpidato di hadapan wakil presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, jajaran menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah bakal melakukan reformasi program perlindungan sosial. Implementasi konkretnya, misalnya melalui penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Lalu, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, juga perbaikan basis data penerima bantuan sosial antara lain lewat penguatan data registrasi sosial ekonomi.

“Serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024,” ujar Jokowi.

Sementara, untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Upaya lainnya, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang, juga peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

“Penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja serta perluasan program beasiswa pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” katanya.

Sementara, untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, dan meningkatkan akses serta kualitas layanan primer dan rujukan.

Termasuk juga menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, hingga mengefektifkan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” tutur kepala negara.