Salin Artikel

KPU Nyaris Kecolongan Rekrut Anggota Parpol Jadi Anggota KPUD

Tiga orang tersebut sebelumnya sudah ditetapkan sebagai anggota KPU Manokwari Selatan, Tambrauw, dan Sorong Selatan, pada 21 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 928 Tahun 2023.

Beberapa hari berselang, tiga orang itu diganti dengan tiga orang baru yang akhirnya resmi dilantik pada Rabu (26/7/2023), bersamaan dengan 122 komisioner terpilih lainnya pada 25 kabupaten/kota dari lima provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 935 Tahun 2023 bertanggal 23 Juli 2023, anggota KPU Manokwari Selatan, Zul Fitra Wassahua, diganti dengan Emanuel Nuba.

Dalam surat yang sama, anggota KPU Tambarauw terpilih, yakni Yohanis Victor Baru dicoret dan diganti dengan Septianus George Saa.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 967 Tahun 2023 bertanggal 24 Juli 2023, Yulius Yarollo dipilih menggantikan Terianus Hubert.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Zul Fitra dan Yohanis Victor merupakan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Sementara itu, nama Terianus disebut terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang artinya masih berstatus sebagai anggota parpol.

Sementara itu, untuk menjadi anggota KPU, seorang calon harus sudah keluar parpol minimum lima tahun sebelum seleksi.

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang seleksi calon anggota KPU tingkat daerah (KPUD).

Hasyim mengatakan, diketahuinya nama-nama bermasalah itu berasal dari laporan masyarakat.

Mengacu pada BAB V dan VI Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023, laporan semacam itu memang dimungkinkan dan KPU wajib melakukan penelusuran lebih lanjut atas laporan itu.

Seandainya terbukti benar, anggota KPU terpilih yang bermasalah dapat diganti oleh kandidat yang peringkat berikutnya pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/15334381/kpu-nyaris-kecolongan-rekrut-anggota-parpol-jadi-anggota-kpud

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke