Kebocoran Data Dukcapil Diduga akibat Faktor "Server" Tua

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu faktor yang menjadi penyebab dugaan kebocoran 337 juta data penduduk adalah usia peladen (server) milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah uzur.

“Menurut saya, agak memprihatinkan. Infrastruktur server Dukcapil itu memang sudah tua, sudah butuh di-upgrade, sampai sekarang enggak di-upgrade. Ini yang menyebabkan kenapa sistem itu menjadi rentan,” kata pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam program dialog Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Senin (17/7/2023).

Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyarankan pemerintah buat memperhatikan infrastruktur yang ada agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya akan membahas fenomena bocornya data pribadi dalam rapat.

Soal infrastruktur, Bobby bilang bahwa perangkat dan instrumen yang dibutuhkan sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah dalam proses untuk dibentuk.

“Dalam rapat nanti setelah tanggal 16 Agustus akan ada rapat untuk pengesahan APBN 2024 dengan Kominfo juga, pun dengan menteri yang baru. Perangkat dalam UU PDP sudah dalam proses untuk dibentuk,” kata Bobby.

“Kalau ada kejadian seperti ini, sudah jelas siapa wasitnya, siapa yang menginvestigasi, siapa yang merekomendasikan sanksinya,” lanjut Bobby.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di media sosial Twitter pada 15 Juli 2023.

Disebutkan terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata dia pada Senin (17/7/2023).

Kegiatan itu disebut telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan diklaim berproses secara cepat.

Teguh menyebutkan, upaya koordinasi itu terus diupayakan hingga saat ini. Ia menjelaskan, berdasarkan temuan versi mereka, data yang yang dituding bocor itu tidak sama dengan database kependudukan milik Dukcapil.

"Data yang ada di BreachForum dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini," sambung Teguh.

Teguh juga menuturkan, investigasi akan terus dilakukan secara mendalam.

"Kami bersama stakeholders terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu," tutur dia.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana)