Budi Arie Jadi Menkominfo, PDI-P Hormati Hak Prerogatif Presiden

Menurut dia, soal sosok yang menjadi menteri sepenuhnya menjadi wewenang dari Jokowi selaku Kepala Negara.

"Kalau terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, yang dihormati oleh PDI Perjuangan," kata Hasto ditemui di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo, di Jakarta, Senin malam.

Ditanya soal tudingan bagi-bagi kursi bagi relawan Jokowi, Hasto juga tak menganggap itu adalah masalah.

Ia menilai, semua rakyat Indonesia memang berpeluang menduduki jabatan strategis termasuk posisi menteri.

"Apalagi juga (Budi) telah berjuang dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri. Ya, tentu saja ya, PDI Perjuangan menghormati keputusan dari presiden," imbuhnya.

Lebih jauh, Hasto juga menyatakan dengan dilantiknya Budi Arie, maka jabatan Menkominfo definitif telah terisi.

Oleh sebab itu, ia berharap Budi mampu menyelesaikan pekerjaan barunya hingga tuntas dalam hal telekomunikasi.

"Diharapkan dapat mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional kita agar makin berdaya saing dengan negara-negara lain," ungkap Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang merupakan mantan sekjen Partai Nasdem.

Selain itu, Presiden juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menkominfo, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama.