Perkecil Kesenjangan Digital, Indonesia Dorong Negara di Dunia Perkuat Kolaborasi lewat Forum Internasional

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba mengatakan, Indonesia mendorong negara-negara di dunia memperkuat kolaborasi melalui berbagai forum internasional untuk memperkecil jarak kesenjangan digital.

"Salah satunya adalah (melalui forum) International Telecommunication Union (ITU) Council 2023, agensi khusus di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang membahas isu-isu teknologi informasi komunikasi (TIK)," ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman Kominfo.go.id, Sabtu (15/7/2023).

Pernyataan tersebut Mira sampaikan mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD dalam Panel 1 High Level Segment of the International Telecommunication Union (HLS-ITU) 2023 di Jenewa, Swiss, Selasa (11/7/2023).

Mengangkat tema “Mewujudkan Konektivitas yang Universal dan Bermakna untuk Semua,”
HLS-ITU merupakan rangkaian Sidang Dewan ITU 2023 yang dihadiri oleh pejabat tinggi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dari negara-negara anggota ITU.

Pertemuan Sidang Dewan ITU 2023 berlangsung mulai Selasa (11/7/2023) hingga Sabtu (22/7/2023) di Kantor Pusat ITU.

Dalam HLS-ITU 2023, Indonesia menyuarakan arti penting nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan dalam membangun konektivitas digital yang bermakna bagi semua orang.

“Selain menyediakan konektivitas digital yang merata, membekali masyarakat dengan literasi dan keterampilan digital, serta menjaga ruang digital agar senantiasa aman juga produktif (juga penting dilakukan),” ucap Mira.

Ia mengungkapkan, Indonesia berpandangan bahwa dalam membangun konektivitas digital yang bermakna sekaligus universal, diperlukan tata kelola data yang adil dan transparan.

Indonesia, kata Mira, juga menekankan peran ITU agar mampu memastikan konektivitas digital yang dibangun dan terus disempurnakan dapat dimanfaatkan secara produktif dan aman oleh masyarakat.

“Tidak hanya itu, Indonesia juga memandang bahwa ketersediaan kerangka kerja yang mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan teknologi digital adalah penting untuk dikembangkan di tingkat global,” imbuhnya.

Dalam panel tersebut, Mira menyajikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak.

Kolaborasi itu, termasuk dengan sektor privat, akademisi, media, maupun komunitas, dalam mewujudkan konektivitas digital yang universal dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.

Mira memaparkan berbagai program di hadapan para delegasi dalam HLS-ITU 2023.

Adapun program tersebut, antara lain peluncuran Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1), pelatihan dan lokakarya digital bagi para pembuat kebijakan, hingga pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing di era yang semakin digital.

Hadirnya Indonesia dalam agenda tersebut merupakan bagian dari peran sebagai Dewan ITU Region E.

Pada 3 Oktober 2022, Indonesia kembali terpilih menjadi Dewan ITU untuk kawasan Asia-Australasia selama masa bakti pada 2023 sampai 2026.

Pemilihan tersebut berlangsung dalam Sidang ITU Plenipotentiary Conference (PP) ke-22 di Bucharest, Rumania.

Pada sidang ITU PP 22, Indonesia memperoleh suara ketiga terbanyak dalam pemilihan sebagai anggota Dewan ITU, atau sebanyak 157 suara dari total 180 suara sah, setelah Uni Emirat Arab dan India.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan ITU untuk periode 2023 sampai 2026 melanjutkan tren yang telah berlangsung selama empat dekade sejak 1982.

Butuh intervensi tepat

Pada kesempatan tersebut, Mira mengatakan bahwa intervensi yang tepat dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan digital.

“Tanpa intervensi yang tepat, pesatnya kemajuan digital akan memperburuk kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam masyarakat,” tuturnya.

Mira tak menampik jika teknologi digital membuka berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai tambah ekonomi.

Namun, kata dia, perlu dicatat bahwa disrupsi teknologi memiliki kecenderungan yang tidak netral, yakni menciptakan pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan.

Ketersediaan akses konektivitas digital yang merata, memadai, aman, serta mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi fondasi kemajuan sekaligus kesejahteraan global yang didorong teknologi digital.

Meski demikian, saat ini masih terdapat 2,7 miliar jiwa manusia di seluruh penjuru dunia yang masih belum terhubung melalui konektivitas digital.

Apabila situasi paradoksal tersebut tidak disikapi dengan bijak, kesenjangan digital atau digital divide akan terus melebar secara eksponensial.