Salin Artikel

Di Forum PBB, Indonesia Serukan Mitigasi Bencana dan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Negara Kepulauan

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Ivanovich Agusta menyerukan solidaritas terhadap negara-negara kepulauan yang sedang berkembang atas risiko pembangunan yang tinggi.

Hal tersebut dikatakan Ivanovich Agusta saat menyampaikan pesan Indonesia dalam sesi lintas negara Small Islands Developing States (SIDS) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa, (11/7/2023) waktu setempat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 yang berlangsung pada 10-20 Juli 2023.

Ivanovich menjelaskan, SIDS terus menghadapi tantangan signifikan dalam memperkuat resiliensi terhadap guncangan, seperti sumber daya keuangan yang terbatas dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal.

"Selebihnya, muncul kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, kata dia, pokok solidaritas tertuju untuk mitigasi bencana, mobilisasi pembiayaan global, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Ivanovich menyebutkan, Indonesia memandang aksi kolektif menjadi kunci yang harus dilakukan masyarakat internasional guna mendukung SIDS.

Beberapa aksi kolektif yang bisa dilakukan, salah satunya adalah meningkatkan kemitraan untuk membangun ketahanan SIDS terhadap bencana alam. 

Kerja sama itu membutuhkan investasi pada sistem peringatan dini dan meningkatkan infrastruktur untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Ivanovich mengatakan, masyarakat global juga perlu menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas guna merespons dan memulihkan bencana.

“Masyarakat global juga harus mendukung SIDS dalam mengakses dan mobilisasi pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan,” terangnya. 

Hal itu, kata dia, mencakup pembiayaan lunak serta memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk investasi di sektor-sektor utama.

Selain itu, lanjut Ivanovich, masyarakat global juga butuh program Peningkatan Kapasitas dan Inisiatif Berbagi Pengetahuan Guna Memberdayakan SIDS.

Aksi tersebut diarahkan untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama negara-negara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

"Selama bertahun-tahun, Indonesia telah bekerja sama dengan SIDS. Melalui Forum Negara Pulau dan Kepulauan, misalnya, kami berkolaborasi menggalang ekonomi biru dan tata kelola maritim yang baik. Ini menjadi solusi pembangunan dalam mengatasi perubahan iklim dan sampah plastik laut," katanya.

Adapun sesi lintas negara tersebut dihadiri delegasi dari 196 negara. Pada kesempatan ini, Indonesia memamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk “Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs”.

KTT SDGs 2023

Lebih lanjut, Ivanovich mengatakan, berbagai persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sustainable Development Goals (SDGs) dapat memberikan momentum guna meningkatkan solidaritas dan kerja sama global, termasuk untuk mendukung SIDS.

KTT yang akan digelar pada September 2023 itu diharapkan berkontribusi dalam menetapkan agenda Konferensi Internasional 2024 tentang SIDS. 

Konferensi itu akan menyoroti area prioritas dan tantangan yang muncul serta berfokus pada masalah SIDS yang paling mendesak.

Konferensi SIDS juga harus mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti semua negara pulau dan kepulauan.

Lebih jauh lagi, KTT SDG juga harus memfasilitasi kemitraan untuk mendukung pembangunan SIDS yang berkelanjutan. 

KTT itu dijalankan dengan menghadirkan partisipasi beragam pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, maupun sektor swasta.

“Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan SIDS dan komunitas internasional untuk memajukan agenda pembangunan kami,” jelas Ivanovich.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/13084601/di-forum-pbb-indonesia-serukan-mitigasi-bencana-dan-pembiayaan-berkelanjutan

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke