Firli Ngotot Pemberhentian Endar Priantoro Tak Keliru, Ombudsman Anggap Sebaliknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersikukuh pemberhentian Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan dan keputusan memulangkannya ke Polri tidak salah.

Firli mengklaim, pemberhentian Endar itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemberhentian dan pengembalian Endar Priantoro ke Polri sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

Firli juga memandang keputusan KPK menerima kembali Endar sebagai Direktur penyelidikan KPK saat ini juga tidak keliru.

Adapun Endar kembali menjadi Direktur Penyelidikan KPK setelah banding keberatan administratifnya diterima Presiden Joko Widodo. Endar banding setelah keberatannya atas pemberhentian dengan hormat ditolak Firli Cs.

“Begitu juga saat ini KPK menerima kembali Endar Priantoro juga tidak ada yang salah,” ujar Firli.

Purnawirawan polisi itu mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Kepala Biro Hukum KPK untuk menyusun saran dan pertimbangan hukum.

Pada 27 Juni lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang membatalkan SK pemberhentian Endar.

“Sekjen KPK melakukan perubahan surat keputusan pemberhentian,” tuturnya.

Berbanding terbalik dengan pandangan Firli, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih menilai pengembalian Endar sebagai Direktur Penyelidikan menunjukkan adanya kekeliruan dalam pemecatan itu.

Pengembalian Endar merupakan bentuk koreksi atas keputusan Firli Bahuri Cs dalam memberhentikan Endar yang dinilai keliru.

“Penarikan atau mengembalikan kembali Pak Endar ke jabatan semula, itu sebagai bentuk mengoreksi atas terjadinya keputusan pemberhentian yang tidak benar,” ujar Najih.

Endar diberhentikan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa. Keputusan itu tertuang dalam surat tertanggal 31 Maret.

Selain itu, pada 30 Maret Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Polri.

KPK menyatakan, pencopotan Endar merupakan keputusan rapat pimpinan (Rapim) KPK.

Firli Bahuri sebelumnya juga meminta Polri menarik Endar dan Deputi Penindakan dan Eksekusi, Karyoto.

Firli beralasan mereka pantas mendapatkan promosi jabatan di lingkungan korps Bhayangkara.

Pencopotan Endar kemudian memicu gejolak di internal KPK. Penyidik yang berasal dari kepolisian protes dan meminta KPK memberi penjelasan pemberhentian Endar dalam forum audiensi.

Namun, audiensi itu berakhir buntu atau deadlock. Sejumlah penyidik disebut balik badan atau walk out.

Pimpinan KPK disebut mengancam menjatuhkan sanksi etik hingga mengeluarkan mereka. Namun, hal ini kemudian dibantah oleh Alex.

Merespons pemecatan itu, Endar kemudian menempuh langkah administratif dengan mengajukan keberatan ke KPK. Namun, keberatan itu ditolak melalui surat dari Sekjen KPK, Cahya H. Harefa.

Endar lantas mengajukan banding administratif ke Presiden Joko Widodo dan keberatannya diakomodir.

Keputusan Jokowi menjadi dasar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) merekomendasikan Endar kembali ke KPK.

Atas dasar rekomendasi itu, Sekjen KPK menerbitkan SK pengangkatan yang membatalkan SK pemberhentian.