Lawan KPK di Sidang Praperadilan, Kubu Sekretaris MA Akan Hadirkan Saksi dan Ahli

Diketahui, perkara nomor 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL diajukan Hasbi Hasan ke PN Jakarta Selatan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di MA oleh KPK.

Kuasa Hukum Hasbi Hasan, Maqdir Ismail mengatakan, saksi yang dihadirkan dalam sidang nanti adalah pihak yang mengetahui pola kerja di Mahkamah Agung (MA).

Sementara, ahli yang dihadirkan oleh Habis Hasan adalah pakar hukum yang dapat menguatkan permohonan praperadilan yang diajukan.

"Saksi satu orang dan ahli satu orang. Saksinya adalah saksi fakta yang menjelaskan mengenai kondisi di MA," kata kuasa hukum Hasbi, Maqdir Ismail saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Dalam gugatann ini, Tim Kuasa Hukum Hasbi Hasan telah membacakan permohonan praperadilannya dalam sidang perdana yang digelar pada 3 Juni 2023.

Mereka menilai, penetapan tersangka oleh KPK hanya didasari oleh keterangan dua orang terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Dua terdakwa yang dimaksud adalah Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Keduanya telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Keterangan terdakwa yang mengarah pada Hasbi Hasan itu dinilai hanya pernyataan sepihak dari Theodorus Yosep Parera dan bersifat de auditu.

Dari keterangan terdakwa tersebut, KPK disebut membuat Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor:LPP/17/DIK.02.01/23/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : Sprin.Dik/66/DIK.00/01 /05/2023.

Spindik ini kemudian disusul dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/261/DIK.00/23/05/2023 pada tanggal 3 Mei 2023 dengan menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka.

Menurut kubu Hasbi Hasan, tindakan KPK yang menjadikan laporan pengembangan penyidikan sebagai dasar dalam mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tidak dikenal dalam KUHAP dan bukan produk pro justitia.

Atas gugatan ini, Tim Kuasa Hukum Sekretaris MA itu juga telah memberikan beberapa bukti surat untuk memperkuat gugatan mereka.

Sementara itu, Tim Biro Hukum dari KPK juga telah memberikan jawaban atas gugatan praperadilan Hasbi Hasan pada sidang yang digelar 4 Juli 2023.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

"Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep dalam sidang yang digelar di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung, Rabu (22/2/2023).

Dalam perkara suap pengurusan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 17 orang tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.