Kontroversi Al Zaytun

SETIDAKNYA dua pekan terakhir, nama Pesantren Al Zaytun hilir mudik di aneka pemberitaan. Itu juga bukan kabar baik, karena yang terpicu kemudian adalah polemik, bahkan kontroversi. 

Dalam penelusuran arsip harian Kompas, polemik yang melibatkan nama Pesantren Al Zaytun bukan baru kali ini terjadi. Sejak berdiri, pesantren ini sudah menghadirkan sejumlah kontroversi.

Namun, satu hal yang kemudian perlu digarisbawahi, bukan sistem dan proses pendidikan di pesantren ini yang memicu polemik bahkan kontroversi. Meskipun, pada akhirnya proses pendidikan ini menjadi sorotan pula. 

Yang menjadi polemik bahkan kontroversi dari Pesantren Al Zaytun adalah sosok Panji Gumilang. Panji Gumilang saat ini adalah pemimpin pondok pesantren. 

Panji ditengarai memiliki afiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia. Dia juga dituding melakukan penistaan agama. 

Sekilas Al Zaytun

Penelusuran arsip harian Kompas mendapati mahad Al Zaytun didirikan pada 1993. Namun, aneka pemberitaan menyebut angka tahun yang berbeda, seperti 1996 dan 1999. 

Perbedaan angka tahun itu mendapat penjelasan dari laman mahad. Ternyata, 1993 adalah pendirian Al Zaytun dalam payung Yayasan Pendidikan Indonesia.

Lalu, 1996 merupakan awal pembangunan kompleks mahad. Adapun 1999 adalah peresmian operasional mahad.

Pada masanya, mahad Al Zaytun pernah disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya di atas tanah seluas lebih dari 1.200 hektare, Desa Mekarjaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Presiden BJ Habibie adalah yang meresmikan mulai beroperasinya mahad Al Zaytun, yaitu pada Jumat (27/8/1999). Profil Al Zaytun pernah diangkat di harian Kompas edisi 16 Desember 2000.

Dalam wawancara yang direncanakan tayang untuk program Gaspol di Kompas.com dengan salah satu pendiri Al Zaytun, Imam Supriyanto, Rabu (28/6/2023), Panji disebut tidak dari awal menjadi jajaran petinggi di Al Zaytun.

Menurut Imam, nama Panji ada di jajaran pengurus pesantren barulah mulai pada 2005. 

Terindikasi punya kaitan dengan NII

Dari banyak polemik bahkan kontroversi yang terjadi, dugaan keterkaitan Al Zaytun dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) merupakan yang paling mencuat dan menggelisahkan publik. 

Dalam catatan arsip Kompas, dugaan keterkaitan Al Zaytun dengan NII bukan kali ini saja mencuat. Salah satu momentum yang santer muncul di pemberitaan terjadi pada 2011. 

Nama Imam pun muncul ke publik pada kurun waktu itu, seturut pengakuannya pernah menjadi Menteri Peningkatan Produksi NII Komandemen Wilayah 9 pada 1997-2007.

Imam juga yang saat itu banyak bertutur soal kaitan Al Zaytun dengan NII. Salah satu wawancara dengan Imam terkait hal itu dimuat harian Kompas pada edisi 7 Mei 2011.

Panji Gumilang pada saat itu sempat membantah keterkaitan Al Zaytun dengan NII. Bahkan, dia menyebut bahwa NII sudah mati, yang itu diberitakan harian Kompas di edisi 6 Mei 2011.

Sosok Panji Gumilang dan keterkaitannya dengan NII kemudian diungkap pula oleh Sukanto dan dimuat di harian Kompas edisi 9 Mei 2011. Dia mengaku sebagai aktivis NII pada kurun 1996-2001. 

Sukanto bertutur sejarah panjang NII di Indonesia, dari pola perekrutan dan pendanaan, hingga upaya infiltrasi ke partai politik. Dari Sukanto ini juga diketahui nama lain Panji Gumilang adalah Abu Toto. 

Berentet pemberitaan itu mendorong kepolisian membentuk tim khusus menyelidiki dugaan keterkaitan Al Zaytun dan NII. Namun, kasus itu berhenti di tengah jalan.

Justru, kasus yang naik kemudian adalah dugaan pemalsuan tanda tangan Imam oleh Panji Gumilang terkait peralihan kepemimpinan Al Zaytun.

Yang menarik, saat itu pun sudah ada pengerahan massa balik dari Al Zaytun sebagai respons atas desakan banyak pihak untuk mengusut keterkaitan pesantren itu dengan NII.

Seperti deja vu saja ketika pada beberapa waktu lalu aksi massa berbalas kumpulan massa lebih besar dari Al Zaytun.

Pendidikan mahad terindikasi radikal dan sesat?

Satu sisi lain yang turut terseret-seret dalam kontroversi Al Zaytun adalah soal lembaga pendidikan formal yang ada di pesantren ini.

Pada 2012, Kementerian Agama sempat menyatakan bahwa pendidikan formal di Al Zaytun tidak terafiliasi dengan NII ataupun aktivitas Panji Gumilang yang diduga terkait NII. 

Namun, belakangan penilaian ini tampaknya berubah. Meski belum sampai kategori yang mengarah ke dugaan terorisme, pendidikan di Al Zaytun mulai disebut memenuhi kriteria radikalisme.

Walau demikian, persoalan ini tidak juga sederhana. Setidaknya, pelaporan Al Zaytun ke Mabes Polri berbalas pelaporan balik oleh para wali santri. 

Penistaan agama

Satu polemik yang baru belakangan muncul adalah dugaan penistaan agama. Kasus ini telah dilaporkan ke Mabes Polri.

Ini terkait dengan sejumlah ajaran yang diduga dipraktikkan di Al Zaytun, antara lain mulai dari penataan shaf shalat berjamaah yang tidak sesuai syariat hingga dibolehkannya praktik zina meski menggunakan persyaratan tertentu. 

Tak cukup hanya penindakan, juga butuh itikad politik

Bahkan sejak mencuat pada 2011, dorongan untuk mengungkap sebenar-benarnya wajah pesantren Al Zaytun sudah menyebutkan perlunya itikad politik dari semua pemangku kepentingan.

Penindakan semata diyakini tidak cukup, apalagi bila dugaan keterkaitan lembaga itu dengan NII terbukti. Apalagi, ada kasus lain yang cukup menampar publik pada Pemilu 2004, terkait Al Zaytun. 

Pada Pemilu 2004 terjadi mobilisasi massa untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) di kompleks Al Zaytun. Pemungutan suara ulang sampai digelar. Sejumlah oknum aparat pun diperiksa terkait hal ini.

Maka, ketika pada hari-hari ini sejumlah nama tokoh politik pun mulai disebut-sebut punya keterkaitan dengan Al Zaytun, bisa jadi hal tersebut bukanlah hal yang benar-benar baru. 

Presiden Joko Widodo telah meminta masyarakat bersabar menanti penanganan perkara Al Zaytun. Presiden telah membantah pula ada beking dari Istana untuk lembaga tersebut.

Akankah kali ini polemik dan kontroversi Al Zaytun mendapati titik terang akhir, apa pun itu?

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

Catatan:
Semua artikel harian Kompas yang disebut di tulisan ini dapat diakses publik melalui layanan Kompas Data.