Komnas HAM Minta Dugaan Pelanggaran Al Zaytun Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Zaytun bisa diselesaikan lewat jalur hukum.

Komisioner Komnas HAM Putu Elvina mengatakan, Komnas HAM tidak memberikan toleransi jika kasus tersebut diselesaikan dengan cara persekusi dan sejenisnya.

"Kalau kemudian ada dugaan pelanggaran hukum, maka silakan laporkan sesuai jalurnya. Tapi kalau persekusi, tentu Komnas HAM tidak mendukung hal tersebut apapun alasannya," ujar Putu saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Putu mengatakan, Komnas HAM tidak bisa bertindak banyak terkait Al Zaytun karena belum ada laporan perihal tersebut.

"Saya belum bisa, karena memang pengaduannya saya belum cek," imbuh dia.

Sebelumnya, Al Zaytun menuai sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu (24/6/2023) sore.