Dua "Bestie" Jokowi dan Angin Lalu Kritik Cawe-cawe Pilpres

Adapun Jokowi dan Ganjar bertemu di Istana Jakarta, pada Selasa (13/6/2023). Sementara Prabowo dijamu Jokowi di Istana Bogor, pada Minggu (18/6/2023).

Dalam kedua pertemuan tersebut, baik Ganjar dan Prabowo sama-sama dijamu oleh Jokowi di meja makan. Sebenarnya, ini bukan kali pertama mereka dipanggil Jokowi untuk menghadap ke Istana.

Prabowo dan Ganjar sendiri berkomentar perihal pertemuannya masing-masing dengan Jokowi di Istana.

Ganjar tidak menampik bahwa mereka membahas mengenai politik. Sedangkan Prabowo menyebut pertemuannya dengan Jokowi sebagai pertemuan yang berkesan.

"Selalu ada (pembahasan politik). Kalau saya bertemu Pak Jokowi, selalu ada perbincangannya soal itu (politik)," ujar Ganjar dilansir dari siaran pers, Selasa (13/6/2023).

"Pertemuan hari itu membawa kesan,” kata Prabowo yang disusul gelak tawa ketika ditemui di Kantor Kemenenterian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, sikap Jokowi yang sudah terang-terangan melakukan dan mengakui cawe-cawe untuk Pilpres 2024 tampak tidak disorot lagi.

Kritik untuk Jokowi yang melakukan cawe-cawe pilpres bak angin lalu.

"Bestie" Jokowi

Merespons pertemuan di Istana itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Prabowo dan Jokowi berteman baik.

Menurut Habiburokhman, karena Jokowi dan Prabowo sahabat, mereka bertukar informasi terkait kejadian baru-baru ini.

"Kalau kita melihat bahwa dua Beliau tersebut memang bestie kalau istilah anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau bestie itu ada kejadian-kejadian apa saling update, saling menginformasi, dan saling support. Itu yang kita tangkap dari hubungan baik beliau berdua ini," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Habiburokhman menyampaikan, jika sepasang sahabat bertemu, mereka biasanya berbicara serius saat makan siang.

Dia yakin Jokowi dan Prabowo berbicara mengenai kebangsaan dan nasib bangsa Indonesia saat ini dalam agenda makan siang kemarin.

"Soal bagaimana bangsa ini saat ini dan ke depan, baik mungkin sebagai menteri dan Menhan atau juga sebagai sahabat," kata dia.

Anies khawatir pemilu tak fair

Di pihak lain, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengungkap ada sejumlah kekhawatiran yang didengar bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal berlangsung tidak netral. Dia berharap, kekhawatiran itu tak benar adanya.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo pada sejumlah pimpinan media massa, yang mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut campur untuk pilpres mendatang.

“Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Ia mengaku mendapatkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak setelah pernyataan Jokowi itu.

Menurut dia, banyak yang khawatir terjadi penjegalan pada figur capres atau calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Namun, Anies meminta semua pihak untuk menyambut Pemilu 2024 dengan pikiran positif.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik,” paparnya.

Kritik Jokowi cawe-cawe

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman tak sependapat dengan Jokowi yang mengambil sikap cawe-cawe dalam urusan politik Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Benny menilai, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut cawe-cawe urusan politik.

"Loh, presiden itu kan Kepala Negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala Negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Menurut Benny, apabila Kepala Negara ikut cawe-cawe, maka selayaknya sikap itu bisa dilakukan oleh pimpinan lembaga negara lainnya.

Ia menyebut sejumlah ketua lembaga yang bisa saja ikut campur politik Pilpres, jika presiden pun turut cawe-cawe.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Ya kan. Apa semua begitu?" tutur Benny.

"Oleh sebab itu, kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral," sambungnya.

Benny mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan lembaga negara untuk merealisasikan sikapnya tersebut pada Pilpres 2024.

Sebab, menurut dia, dengan bersikap cawe-cawe, maka Jokowi bisa saja menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya.

"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," pesan anggota Komisi III DPR ini.

PDI-P bela Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai cawe-cawe atau ikut campurnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal politik Pemilu 2024 harus disambut positif oleh para kader PDI-P.

Hal ini disampaikan langsung Hasto di hadapan ribuan kader PDI-P DKI Jakarta dalam acara konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Senayan, Jakarta.

"Inilah yang harus kita sambut sebagai energi positif," kata Hasto, Minggu (4/6/2023). Hasto menilai, bukan tanpa sebab para kader PDI-P harus menyambut positif dan mendukung cawe-cawe Jokowi.

Sebab, hal itu diklaim dilakukan demi kepentingan bangsa.

Ia menegaskan, tak ingin pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada saat ini terhambat, karena presiden berikutnya tak senapas dengan kepemimpinan Jokowi.

"Karena itu apa yang menjadi perhatian Pak Presiden Jokowi perlunya loncatan kemajuan, sehingga Presiden Jokowi pun akan cawe-cawe demi menjaga loncatan kemajuan ini," ujar Hasto.

Terakhir, Hasto juga menyebutkan bahwa cawe-cawe Jokowi bakal dilakukan PDI-P bersama dengan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Jokowi minta dipahami

Digempur sejumlah kritik soal aksi cawe-cawenya itu, Joko Widodo meminta publik memahaminya sebagai salah satu politisi, tak hanya Kepala Negara. 

Jokowi meminta publik mengerti soal peran gandanya tersebut.

Mula-mula, dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan para ketum parpol bukanlah untuk mengintervensi persiapan Pemilu 2024. Melainkan, hanya diskusi soal politik. Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya boleh mengundang parpol ke istana.

"Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Tolonglah mengerti, kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," tegasnya.

Setelah deretan kritik yang mengalir deras ke istana, Jokowi tampaknya memilih tetap pada pendiriannya. Berperan ganda, politisi dan kepala negara. Sejauh mana "cawe-cawe" Presiden akan dilakukan jelang Pemilu 2024?