Salin Artikel

AHY Akui Hubungan Demokrat dan PDI-P Kerap Dianggap Tak Baik Sejak 2004

Menurutnya, PDI-P dan Demokrat bahkan masih dinilai tidak akur hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam jumpa pers usai bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Awalnya, AHY mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Puan secara empat mata. Mereka pun menyantap bubur untuk sarapan bersama.

Ia lantas menjelaskan bahwa Puan banyak bercerita dan membagikan pengalaman, termasuk gagasan dalam pertemuan itu.

Kemudian, AHY menyinggung soal PDI-P dan Demokrat yang pernah merasakan menjadi partai pemenang pemilu dan oposisi.

"Bagaimanapun, PDI-P dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the rolling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna," ujar AHY.

Ia mengungkapkan, komunikasi yang terjalin antara PDI-P dan Demokrat tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Namun, AHY enggan membahas masa lalu kurang baik Demokrat dan PDI-P tersebut.

"Kita juga tahu dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan," katanya.

"Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu. Tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda," ujar AHY lagi.

Ia juga mengatakan, meski mereka bersahabat, tetapi bukan berarti mereka harus dalam posisi yang sama.

"Tapi Insya Allah, untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia," kata AHY.

Diketahui, selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI-P, Partai Demokrat memang selalu menjadi oposisi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/18/15244831/ahy-akui-hubungan-demokrat-dan-pdi-p-kerap-dianggap-tak-baik-sejak-2004

Terkini Lainnya

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Nasional
Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Nasional
KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

Nasional
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke