Salin Artikel

PPP Tak Yakin Ada Kontrak Politik soal Penentuan Kabinet antara Ganjar dan PDI-P

“Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa iya, hak prerogatif seorang presiden dia enggak tahu,” ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurut Awiek, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga memahami posisi seorang presiden. Oleh karena itu, isu perjanjian penentuan kabinet tersebut, seharusnya tidak ada.

“PPP belum pernah mendengar itu secara resmi dan kami meragukan informasi tersebut, karena semua konstitusi telah mengatur, hak prerogatif menyusun kabinet itu ada di presiden,” tutur dia.

Adapun saat ini PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura telah menyatakan mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pemilu 2024.

Proses penjajakan kerja sama politik juga terus dilakukan oleh PDI-P dengan mendekati sejumlah partai politik (parpol) seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Saat ini, PDI-P tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar.

Beberapa nama itu adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Basuki Hadimuljono, dan Tuan Guru Bajang (TGB).

Diberitakan sebelumnya, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey menduga, isu kontrak politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sengaja diembuskan lawan politik untuk menggerus elektabilitas partai berlogo banteng itu.

"Saya kira enggak ada kontrak-kontrak begitu," kata Olly dalam program KAMAR ROSI yang ditayangkan YouTube Kompas TV, Rabu (7/6/2023) petang.

Sebelumnya, muncul isu bahwa ada kontrak politik antara Megawati dan Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April.

 Olly juga menampik pertanyaan dari Rosianna Silalahi terkait perjanjian kontrak bahwa jika Ganjar menjadi presiden, pemilihan menteri atas seizin Megawati.

"Enggak adalah. Tetapi realita kan seperti itu bahwa persentase menteri dari partai politik pasti atas izin ketua umum," ujar Gubernur Sulawesi Utara itu.

Olly mengatakan, ada kecemburuan dari lawan politik sehingga mengembuskan isu tersebut. Sebab, elektabilitas PDI-P tidak pernah kurang dari 20 persen.

"Ini kan ada kecemburuan. Caranya bagaimana supaya PDI-P turun surveinya, tentu harus dikomposi cerita segala macam. itu kan strategi dalam pertarungan," ujar Olly.

Olly mengatakan, menjelang deklarasi calon presiden di Istana Batu Tulis, Megawati berpesan kepada Ganjar agar tidak melihat "kemewahan" Istana Negara seandainya Gubernur Jawa Tengah itu menjadi presiden.

"Salah satu yang paling saya dengar bagaimana Ibu Mega mengarahkan Ganjar, 'Jangan kau lihat kemewahan Istana, yang kau harus lihat sisi gelapnya Istana, supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat'," kata Olly.

"Itu yang Bu Mega katakan selalu, kepada kami pun," tutur Olly.

Pesan semacam itu, kata Olly, juga disampaikan Megawati saat Ganjar menjadi gubernur.

"Jangan kau lihat kekuasaan yang kau punya, kau harus lihat hal-hal lain di lingkaran-lingkaranmu," ucap Olly menirukan omongan Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/14005111/ppp-tak-yakin-ada-kontrak-politik-soal-penentuan-kabinet-antara-ganjar-dan

Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke