Demokrat Terbuka atas Tawaran Kerja Sama PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, partainya terbuka terhadap seluruh partai politik untuk melakukan kerja sama dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Teuku Riefky menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan Partai mereka bakal membangun dialog dengan Partai Demokrat.

“Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP,” ujar Teuku Riefky, melalui keterangan tertulis, Minggu (11/6/2023).

“Untuk itu, kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDI-P, Mas Hasto,” ucapnya.

Diketahui, Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres).

Sementara itu, PDI-P bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Riefky berpandangan, rencana pertemuan dan tawaran kerja sama tersebut dinilai tidak sekedar membicarakan kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Namun, juga membahas berbagai persoalan bangsa yang bisa sama-sama didiskusikan.

“Tetapi lebih dari itu, juga dapat berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera,” tutur Teuku Riefky.

Diberitakan, Hasto Kristiyanto memandang, tidak ada yang salah jika pihaknya membangun dialog dengan Demokrat, meski partai itu telah berada di koalisi berbeda.

Terlabih, PDI-P memiliki semangat gotong royong yang salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik.

“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Puan bakal temui AHY

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani pun disebut akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa waktu mendatang.

Apalagi, hubungan Demokrat dan Partai Nasdem dikabarkan tengah memanas lantaran Anies belum juga mengumumkan bakal calon presiden (cawapes) yang akan mendampinginya.

Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, Partai Demokrat "ngotot" meminta AHY untuk dijadikan bakal cawapres mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Bahkan, lamanya Anies Baswedan menetapkan bakal cawapres dituding Demokrat menjadi dalang penyebab elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan itu terus menurun.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P akan tetap menghormati etika politik. Termasuk, menghormati sejumlah partai politik yang sudah bekerja sama menyongsong Pemilu 2024.

Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerja sama, kata Hasto, melakukan dialog merupakan hal yang penting.

“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto.

Hasto tetap berpandangan, tidak ada salahnya PDI-P menjalin dialog dengan Partai Demokrat. Menurutnya, para pemimpin banga memiliki visi dan misi masa depan, serta semangat gotong royong.

Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDI-P ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu ‘lamaran’ dari bakal calon presiden Anies Baswedan.

“Enggak ada salahnya berdialog,” tutur Hasto.

Diketahui, AHY bersama sejumlah nama lain disebut oleh Puan Maharani masuk dalam sepuluh kandidat bakal cawapres untuk menemani Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain AHY, nama lain yang muncul adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.