Salin Artikel

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

JEDDAH, KOMPAS.com - Wakil Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2023, Nasrullah Jasam mengatakan, mereka sudah bertemu dengan perwakilan maskapai Saudia Airlines untuk melakukan evaluasi terkait pelayanan penerbangan jemaah haji.

Evaluasi itu dilakukan karena maskapai Arab Saudi sebagai pihak yang membantu penerbangan jemaah haji dinilai tidak profesional.

Maskapai itu disebut kerap mengubah jadwal penerbangan dan kapasitas tempat duduk pesawat yang mengangkut jemaah haji secara mendadak dan sepihak.

“Kita sudah menggelar rapat dengan pihak Saudia Airlines. Kita sampaikan catatan evaluasi terkait perubahan jadwal dan kapasitas pesawat yang mereka lakukan sepihak pada fase kedatangan gelombang pertama,” kata Nasrullah di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Agama, Kamis (8/6/2023).

Nasrullah yang juga menjabat Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) ikut menyambut kedatangan jemaah kelompok terbang (kloter) 42 embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 42).

Nasrullah mengatakan, dalam rapat itu dia dan perwakilan PPIH meminta supaya Saudia Airlines tetap berpedoman kepada kesepakatan awal dengan Kementerian Agama tentang jadwal penerbangan dan kapasitas pesawat.

“Kami sudah minta ke Saudia Airlines, agar tidak ada perubaban jadwal dan kapasitas seat (kursi) pesawat di fase gelombang kedua. Sebab, perubahan-perubahan itu sangat berpengaruh terbadap layanan. Ada efek domino, baik terhadap jemaah maupun penyiapan layanan,” ujar Nasrullah.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, sikap Saudia Airlines yang tidak profesional itu telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan jemaah.

"Saya pikir pihak otoritas Arab Saudi perlu meninjau dan memeriksa manejemen Saudia Airlines saat ini. Kenapa mereka tidak mampu menerbangkan jemaah haji sesuai jadwal? Kenapa tidak mampu menyediakan pesawat dengan kapasitas seat yang dijanjikan?" kata Saiful melalui keterangan pers Kementerian Agama.

Saiful Mujab sangat menyayangkan tindakan tidak profesional Saudia Airlines dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama.

Dia menilai manajemen Saudia sangat semrawut dalam melaksanakan kewajiban menerbangkan jemaah haji Indonesia sesuai jadwal dan kapasitas tempat duduk pesawat yang telah disepakati.

"Dari aspek penerbangan, Saudia Airlines tahun ini gagal memberikan layanan yang baik ke jemaah haji Indonesia," ucap Saiful.

Menurut Saiful, tingkat perubahan dan keterlambatan jadwal penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 2023 sudah cukup tinggi, angkanya lebih dari 15 kali keterlambatan atau perubahan jadwal pada tahapan pemberangkatan gelombang pertama, yang berlangsung dari 24 Mei sampai 7 Juni 2023.

“Masing-masing maskapai yang menempatkan perwakilannya di asrama haji, tidak hanya untuk menyiapkan jadwal, namun juga untuk menjelaskan dan meminta maaf ke jemaah bila ada perubahan jadwal penerbangan. Sebab, jadwal yang disepakati sebelumnya sudah disosialisasikan ke jemaah,” ujar Saiful.

Saiful kembali mengingatkan maskapai dampak dari perubahan jadwal penerbangan atau komposisi kursi pesawat mengakibatkan efek domino yang mengganggu pemenuhan layanan kepada jemaah, baik di asrama haji, maupun di Madinah dan Makkah.

Selain itu, perubahan dari sisi transportasi juga berkaitan dengan masa tinggal jemaah, kapasitas, dan rotasi jemaah di asrama haji.

Terlebih lagi layanan di Arab Saudi yang telah dikontrak untuk melayani jemaah haji sesuai jadwal, menjadi tidak efisien.

“Kami harap potensi perubahan jadwal bisa diminimalisir. Jika ada perubahan jadwal, dalam kontrak sudah disebutkan bahwa pemberitahuan minimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Jangan mendadak atau bahkan baru diberitahukan seetelah terjadi,” sebut Saiful Mujab.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/08/19575471/ppih-minta-saudia-airlines-tak-lagi-ubah-jadwal-terbang-dan-kapasitas

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke