Pramono Sebut Jokowi Panggil Prabowo karena Isu Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Polemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membahas proposal perdamaian Ukraina dengan Rusia.

Pramono mengatakan, pemanggilan Prabowo dilakukan karena proposal pertamaian tersebut menjadi polemik di masyarakat.

"Apa yang disampaikan Menhan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif," ujar Pramono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

"Nah karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ungkapnya.

Meski demikian, Pramono meyakini bahwa usulan Prabowo dilatarbelakangi niat yang baik.

Terlebih jika kebijakan tersebut merupakan turunan dari kebijakan yang sudah diambil Presiden Jokowi.

"Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik. Nah karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden," ungkap Pramono.

"Kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itu lah yang menjadi pegangan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto di forum internasional merupakan inisiatif Prabowo sendiri.

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam jumpa pers di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Nanti hari ini atau besok mungkin akan saya undang, meminta penjelasan dari apa yang Pak Menhan sampaikan," sambungnya.

Adapun, proposal perdamaian yang dimaksud disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, adalah gencatan senjata antara kedua kubu.

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: "Ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia".

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.