Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melakukan audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Audiensi dilakukan BP3OKP dengan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam audiensi, dibahas soal penanganan masyarakat Papua yang saat ini terdampak konflik.

“Sekarang prioritas jangka pendek adalah masyarakat terdampak konflik keamanan dan konflik sosial di daerah provinsi Papua Pegunungan, daerah Nduga dan sekitarnya,” kata anggota BP3OKP Albert Yoku usai audiensi pada Rabu siang.

Menurut Albert, tidak masalah jika pemerintah melakukan pendekatan lewat TNI dan Polri untuk penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Namun demikian, lanjutnya, nasib masyarakat kecil yang terdampak tidak boleh diabaikan.

Albert mencontohkan di daerah Nduga terdapat 32 distrik. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 di antaranya terdampak konflik dengan KKB.

Akibatnya, warga terpaksa mengungsi ke daerah terdekat.

“Penanganan kemanusiaan secara pertolongan sosial, baik kesehatan, pendidikan, maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya," ungkap Albert.

"Supaya bisa tersedia bagi saudara-saudara yang terdampak konflik keamanan di daerah Nduga dan sekitarnya,” ucapnya.

Albert menambahkan, BP3OKP akan memulai penanganan kemanusiaan dengan mendata warga Papua terdampak konflik.

Kemudian, hasil pendataan akan dilaporkan kepada Sekretariat Wakil Presiden.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan enam anggota BP3OKB di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Enam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan adalah Alberth Yoku selaku perwakilan Provinsi Papu, Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw.

Ma'ruf menyatakan, Papua adalah wilayah di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun kekayaan budaya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ada tantangan yang tak boleh diabaikan, misalnya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan.

Ia menegaskan, membangun Papua bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan kerja sama, kepedulian, dan partisipasi dari semua pihak.

"Saya mengajak kita semua, termasuk anggota BP3OKP, untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan," kata dia.

Adapun Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perwakilan Papua, kursi anggota Badan Pengarah Papua juga diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara ex officio.