Pemilu Proporsional Terbuka dan Politisi Kutu Loncat

Alasannya sistem proporsional terbuka sangatlah liberal sehingga banyak caleg hanya mengandalkan uang dan popularitas untuk keterpilihannya menjadi anggota DPR/DPRD.

Dampaknya pada setiap proses penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diserahkan partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap terdapat nama ganda caleg yang terdaftar di Partai A terdaftar pula di Partai B, bahkan Partai C sebagai calon secara bersamaan.

Nama ganda caleg yang didaftarkan ke KPU jelas mencederai tahapan penjaringan bacaleg oleh partai politik karena terdapat oknum individu yang memiliki motivasi berbeda dalam memandang Pemilu.

Berkuasa melalui keterpilihannya menjadi anggota legislatif adalah tujuan utama tanpa mempertimbangkan aspek ideologi, visi, misi dan program partai berkompetisi di Pemilu.

Situasi ini tentu akan berakibat buruk bagi proses institusional kepartaian dan bisa menjadi duri dalam daging yang bisa mengakibatkan “kebusukan” di tubuh partai politik itu sendiri karena terdapat sikap oportunis oknum politisi yang ada di dalamnya.

Juga sikap oportunis ini kelak bisa menghadirkan dampak negatif karena potensinya menghadirkan perlawanan terhadap keputusan partai.

Masalahnya situasi seperti ini tidak terjadi dalam satu atau dua kasus, tapi banyak kasus yang potensinya jika dibiarkan akan menjadi satu kekuatan besar yang didorong oleh pihak eksternal berkepentingan untuk memengaruhi kebijakan partai.

Hal yang lebih jauh konsekuensi dari sistem politik proporsional terbuka akan melahirkan kader-kader yang tidak ideologis yang rentan melakukan perlawanan terhadap putusan partai.

Potensi yang paling jauh mereka bisa melakukan Musyawarah Nasonal atau Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum dan pengurus baru menggantikan kepengurusan yang lama.

Pelembagaan Partai Politik

Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Maret 2023 lalu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya tujuh persen responden yang sangat percaya dan 51 persen cukup percaya. Angka ini sekaligus menjadi yang terendah dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

Alasan utama mengapa tingkat kepercayaan terhadap partai politik adalah karena kegagalan partai politik membangun hubungan dengan masyarakat melalui pendidikan politik, komunikasi politik hingga mengelola isu yang berkembang terkait partai politik.

Selain itu banyaknya kasus kader-kader partai yang menduduki jabatan politik seperti anggota DPR/DPRD hingga kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK dan di Kejaksaan menjadi konsekuensi lain menurunnya kepercayaan masyarakat pada partai politik.

Padahal, pada negara yang mengandalkan sistem demokrasi khususnya Indonesia dalam kepolitikannya, kepercayaan masyarakat pada partai politik adalah bagian penting yang harus dimiliki.

Karena dari rahim partai politiklah seorang presiden dan anggota DPR/DPRD dilahirkan. Pun penguatan kelembagaan (institusionalisasi) partai politik merupakan keharusan yang dimiliki oleh semua partai politik di Indonesia.

Selain itu manakala kita melihat kebelakang dan memandang kedepan, tak terelakkkan bahwa partai politik merupakan sendi utama pembangunan bangsa baik dalam pencapaian kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan infrastruktur hingga politik luar negeri diawali dari pelembagaan partai politik.

Artinya pelembagaan partai politik harus mendorong partai politik menjadi lebih mapan. Pelembagaan partai yang kuat harus didorong pula oleh kemauan setiap partai politik melakukan kaderisasi yang mengakar dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

Sehingga antara partai politik dan masyarakat tidak lagi memiliki jarak. Khususnya bagi mereka kader partai yang telah terpilih menjadi pejabat publik tidak menganggap dirinya sebagai elite yang terpisah dengan masyarakat.

Dengan tidak berjaraknya masyakat dan partai politik konsekuensi yang diharapkan adalah transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai akan tercipta dengan fokus utama dari penguatan pelembagaan partai politik.

Pun ketika masyarakat benar-benar merasakan kehadiran partai di tengah sendi-sendi kehidupan mereka, maka secara otomatis akan melahirkan pengakuan dan jaminan partisipasi.

Masyarakat pada akhirnya tidak hanya memandang individu, tapi memandang kontribusi kepartaian melalui kader yang turun langsung ke masyarakat.

Paradigma masyarakat pun secara perlahan akan berubah dalam memandang kontestasi Pemilu bahwa partisipasi politik adalah kerelaan masyarakat datang ke bilik suara, bukan hasil dari mobilisasi atas imbalan uang/sembako yang ditawarkan oleh oknum politisi.

Pada negara demokrasi yang telah mapan, khususnya di Amerika Serikat (AS) pelembagaan partai politik adalah hasil dari pertarungan antara Partai Republik dan Partai Demokrat melalaui persaingan kelembagaan dalam upaya perluasan partisipasi.

Semua program yang ditawarkan dalam bentuk proposal kampanye didasarkan pada nilai-nilai ideologis identitas kepartaian (Party-ID).

Juga pada setiap pelembagaan partai politik, core perjuangan kekuasaan setiap politisi berakar pada nilai yang baku dan stabil dari partai dengan indikator kebutuhan masyarakat

Politisi kutu loncat

Konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional terbuka adalah lahirnya oknum politisi yang maju di Pemilu tapi tidak memedulikan idelogi kepartaian.

Asal partai tersebut memiliki peluang lolos parlementary threshold (PT) 4 persen ke DPR, politisi tersebut tidak peduli dengan nomor urut yang diberikan partai padanya pada proses pencalegan.

Alasannya dengan proporsional terbuka, pemilih diberi keleluasaan dalam memilih gambar caleg atau lambang partai dalam persaingan internal dengan kandidat lainnya di dapil.

Kemudian bila kandidat tersebut mendapatkan suara terbanyak di antara caleg lainnya, maka suara pemilih yang mencoblos/mencontreng lambang partai akan jatuh pada pemegang suara tertinggi di internal.

Dampak dari sistem seperti ini jelas membahayakan bagi proses kaderisasi partai karena caleg yang baru bergabung satu atau dua minggu sebelum proses penyerahan nama ke KPU bisa terpilih, padahal kehadirannya di partai baru seumur sayur toge.

Bila kandidat tersebut tidak terpilih atau terpilih namun bermasalah di internal, ia bisa saja dengan mudah meninggalkan partai dengan mencari partai lain yang dianggapnya lebih menguntungkan terhadap karier dirinya.

Ini sebabnya perpindahan caleg dari satu partai ke partai lainnya mirip transfer pemain sepakbola yang terjadwal di musim panas atau musim dingin jadwal kompetisi liga layaknya pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali.

Partai tujuan perpindahan pun merasa tidak masalah dengan proses transfer ini asalkan politisi tersebut memiliki uang, popularitas dan kontribusi untuk menambah suara di pemilu.

Akibatnya istilah “politisi kutu loncat” yang merujuk pada sifat alami tikus yang suka meloncat dari satu tempat ketempat lain untuk mendapatkan makanan.

Pada konteks politik elektoral, makanan ini adalah kekuasaan yang diperuntukkan untuk dirinya dan kelompoknya.

Padahal dalam upaya pelembagaan partai politik untuk tujuan kemajuan demokrasi di Indonesia, loyalitas kader dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ideologi partai menjadi sebuah keharusan yang terus dijaga.

Sifat pragmatisme dan oportunis para oknum politisi harus dipangkas. Caranya tentu saja dengan mengembalikan sistem pemilu di Indonesia dengan proporsional tertutup melalui pembentukan karakter dan jiwa kader yang loyal terhadap perjuangan partai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.