Indonesia Dapat Kuota 229.000 Jemaah Haji, Dubes RI di Arab: Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan, kuota haji Indonesia pada 2023 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Adapun pada tahun ini, Indonesia mendapat kuota dari pemerintah Arab Saudi sebesar 229.000. Semula, Indonesia hanya mendapat kuota 221.000, lalu mendapat tambahan sebesar 8.000.

“Indonesia mengirim jamaah haji terbanyak pada tahun 1444/2023 ini, yaitu total 229.000 orang. Jumlah ini adalah jumlah jamaah haji Indonesia terbesar sepanjang sejarah," kata Abdul Aziz Ahmad dalam siaran pers, Rabu (24/5/2023).

Dia menyampaikan, penambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia dari pemerintah Arab Saudi adalah bukti kedekatan kedua negara.

"Ini merupakan bukti kedekatan hubungan Indonesia-Arab Saudi yang terjalin sejak lama dan semakin kuat," katanya.

Adapun sejauh ini, sebanyak 338 orang jemaah kloter pertama telah tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, pada pukul 06.20 waktu setempat. Jemaah kloter pertama ini menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Abdul Aziz bersama Deputi Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Dr. Mohammed Abdurrahman Al-Bijawi turut menyambut kedatangan jemaah haji tersebut.

Pada penyambutan jemaah haji Indonesia kloter pertama ini, Duta Besar RI didampingi oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi (PPIH), Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, serta para pejabat dari Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Menurut jadwal, terdapat 16 kloter yang akan tiba pada hari yang sama, Rabu (24/5/2023).

Jemaah haji kloter pertama ini datang melalui program Fast Track (Makkah Road). Makkah Road merupakan fasilitas pemeriksaan dokumen jemaah haji Indonesia oleh Keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta (pre-clearance).

Program Makkah Road ini bertujuan mempermudah agar calon jamaah haji yang tiba di Arab Saudi tidak dilakukan lagi dilakukan pemeriksaan dokumen.

Layanan tersebut diluncurkan pertama kalinya pada 2019 dan telah diterapkan di lima negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Maroko, Malaysia, dan Bangladesh.