Kemenkumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik, Yasonna: Kami Fokus Layani Masyarakat

KOMPAS.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik 2022.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu ke waktu. Ini juga enunjukkan bahwa kami makin fokus melayani masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Yasonna, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (17/5/2023).

Dia mengatakan itu saat menerima penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu, Jalan Senen Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Rabu.

Pada kesempatan itu, Yasonna hadir didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Yasonna menjelaskan, untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah.

"Aspek pertama adalah integritas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan agar kualitas pelaksanaan anggarannya bagus," katanya.

Ia menambahkan, Kemenkumham juga terus berkoordinasi dengan Kemenkeu guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.

Dia berharap, pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua kementerian/lembaga dalam (K/L) mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai peruntukannya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur.

Adapun penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Penilaian itu terdiri dari tiga aspek, yakni kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, serta delapan indikator lainnya.

Kemenkumham menempati posisi kedua setelah Kemenkeu pada kategori (K/L) pagu besar, kemudian diikuti dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).