Salin Artikel

Evaluasi Mudik Lebaran 2023, Tercatat 726 Korban Jiwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam acara diskusi "Evaluasi Mudik Lebaran" di Media Center DPR RI, Selasa (16/5/2023).

Ramadhan mengatakan, dalam arus mudik tahun ini setidaknya terjadi 5.894 kasus kecelakaan lalu lintas.

"Tahun 2023 ini angka kecelakaan lalu lintas ada 5.894 kasus, dan menimbulkan korban jiwa 726 korban jiwa. Ini tidak kita tutup-tutupi agar masyarakat mengerti," ujar Ramadhan.

Meski masih memiliki angka korban jiwa yang tinggi, Ramadhan mengatakan, angka korban jiwa tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, kata Ramadhan, kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran mencapai 7.633 kasus.

"Dengan korban jiwa 1.121," kata Ramadhan.

Ramadhan mengungkaokan, beragam upaya yang dilakukan kepolisian untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

Selain contraflow dan beragam rekayasa lalu lintas lainnya, Ramadhan mengatakan, cara baru yang digunakan Polri adalah delaying system.

Sistem ini digunakan untuk mengurai kemacetan yang terjadi untuk arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten menuju Sumatera.

"Ketika kita melihat terjadi penumpukan kendaraan yang ingin menyebrang ke arah Sumatera, beberapa kendaraan kita belokan, kita masukan ke rest area tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan," ujarnya.

Ramadhan kemudian menutup pemaparannya dengan menyebut bahwa arus mudik tahun ini berjalan dengan relatif baik dan aman meskipun terjadi kenaikan arus mudik yang signifikan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/16/16520331/evaluasi-mudik-lebaran-2023-tercatat-726-korban-jiwa-akibat-kecelakaan-lalu

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke