Data Pertanian Tidak Akurat, Jokowi Akui Pemerintah Kedodoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, data pertanian yang dimiliki pemeriintah seringkali tidak akurat. Kondisi ini, sebut Presiden, menjadi salah satu hambatan di dalam merealisasikan kebijakan pertanian di lapangan.

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan (tidak) akurat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam peluncuran Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Sensus ini, sebut Presiden, merupakan yang pertama sejak sepuluh tahun terakhir. Padahal, menurut Presiden, Sensus Pertanian paling tidak dilaksanakan lima tahun sekali.

Di sisi lain, akurasi data pertanian, imbuh Kepala Negara, merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satu contohnya, sebut Presiden, terkait distribusi pupuk subsidi untuk petani.

"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi. Katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, "Pak pupuk enggak ada?"," tutur Jokowi menirukan keluhan para petani.

"Mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya nggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali oh ya bukan 9 juta ton (yang diperlukan) tapi 13 juta ton misalnya," jelasnya.

Oleh karenanya, Jokowi mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang akan dilakukan pada 1 Juni hingga 30 Juli mendatang.

Sensus kali ini dilaksanakan dengan fokus kepada lima bidang, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

"Semuanya melakukan sensus di situ (pertanian), karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) kita, besar sekali," ungkap Jokowi.

"Saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini yang nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli. Artinya dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," tambahnya.

Adapun sensus ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).