Kompolnas Dukung Program “Polisi RW”, Diharapkan Serius Tampung Keluhan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung program Polisi RW agar diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, program Polisi RW belakangan mulai diluncurkan sejumlah kepolisian di daerah seperti Bogor, Garut, Demak, hingga Malang Kota.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti berharap program itu dapat benar-benar menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

“Kompolnas menyambut baik program Polisi RW diadopsi Polri untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kami berharap program tersebut berjalan lancar dan sukses,” kata Poengky saat dihubungi, Sabtu (13/5/2023).

“Dan jangan hanya simbolis atau seremonial, tetapi benar-benar mendengar suara masyarakat dan mencarikan solusinya secara bersama-sama,” tegasnya.

Poengky mengatakan bahwa saat ini memang sudah ada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), yang menjadi ujung tombak interaksi polisi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.

Namun, menurut dia, jumlah Bhabinkamtibmas tidak cukup apabila dibandingkan dengan jumlah kampung/desa.

“Di wilayah padat penduduk atau kota-kota besar atau daerah metropolitan yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, maka jumlah Bhabinkamtibmas diperlukan lebih banyak,” imbuhnya.

Dengan adanya Polisi RW, Poengky berharap keluhan-keluhan di masyarakat dapat lebih cepat didengar dan direspons.

Poengky juga menjelaskan mengenai awal mula program Polisi RW telah dipraktekkan oleh Polda Metro Jaya terkait penanganan Covid-19.

Menurutnya, saat itu terjalin praktek dan koordinasi yang baik antara aparat Kepolisian dengan stakeholders di tingkat RW dalam hal penanganan Covid-19.

“Sehingga akan sangat baik jika koordinasi tersebut dilanjutkan untuk fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), tidak hanya pada penanganan Covid-19 di masa lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Poengky pun menyampaikan sejumlah hal yang perlu dioptimalisasikan dalam program Polisi RW.

Pertama, pentingnya koordinasi yang baik antara polisi RW dengan Bhabinkamtibmas, Ketua RW, pimpinan wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kedua, perlu ada kontinuitas koordinasi, kehadiran dan kegiatan bersama agar tidak terkesan seremonial.

Ketiga, perlu didukung modernisasi peralatan, misalnya CCTV dan piranti komunikasi.

“Keempat, pelibatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Serta kelima, perlu ada inovasi-inovasi bersama untuk menguatkan harkamtibmas di wilayah tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, Polisi RW bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) Polri di tiap RW.

Polisi RW sebagai LO adalah mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat.